Ratusan Warga Kebonpedes Sukabumi Protes BPN, Ini Penyebabnya

Petugas kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Sukabumi
PELAYANAN : Petugas kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Sukabumi, saat melayani warga dalam mengurus pertanahan.

SUKABUMI — Ratusan warga Desa Kebonpedes, Kecamatan Kebonpedes, Kabupaten Sukabumi memprotes kinerja Kantor Agraria Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Kantah Kabupaten Sukabumi. Bagaimana tidak, sudah bertahun-tahun warga yang ingin mendapatkan sertifikat tanah pada program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL), hingga saat ini belum diterbitkan.

Kepala Desa Kebonpedes, Dadan Apriandani kepada Radar Sukabumi mengatakan, protesan ratusan warga Desa Kebonpedes ini, bermula pada tahun 2019 lalu saat mereka mengikuti program PTSL dari BPN Kabupaten Sukabumi untuk mendapatkan sertifikat tanah secara legal.

Bacaan Lainnya

“Mereka banyak yang datang ke kantor desa untuk mempertanyakan penyelesaian program PTSL. Karena sudah ada sekitar 4 tahun pengajuannya, tapi hingga sekarang sertifikat tanahnya belum juga diterbitkan,” kata Dadan Apriandani kepada Radar Sukabumi pada Kamis (06/10).

Pada tahun 2019 lalu, sambung Dadan, ada sekitar 3000 warga Desa Kebonpedes yang mengajukan program PTSL. Namun, yang selesai hingga sertifikat tanahnya di terbitkan hanya ada sekitar 2.100 bidang tanah. “Jadi sisinya ada sekitar 900 bidang tanah lagi yang belum diterbitkan. Terdiri dari K3 ada 500 bidang dan 400 bidang lainnya yang masuk kategori K1,” ujarnya.

Pihaknya mengaku sudah berulang kali mendatangi kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Sukabumi untuk menyampaikan protesan warganya tersebut. “Kemarin kita sudah mempertanyakan langsung ke kantor BPN dan petugas BPN juga merespon untuk menyelesaikannya bersama-sama,” tandasnya.

Sewaktu pemerintah Desa Kebonpedes melakukan musyawarah dengan BPN Kabupaten Sukabumi, mereka mengklaim dan beralasan banyak pergantian ketua tim pengukuran tanah dari BPN Kabupaten Sukabumi. “Nah, waktu itu saya diterima oleh kasi penyelesian dan kita berembuk bersama tim yang menyelesaikan program PTSL pada tahun 2019,” imbuhnya.

Pada kesempatan tersebut, pemerintah Desa Kebonpedes juga telah menyampaikan kepada petugas kantor ATR/BPN Kantah Kabupaten Sukabumi, selain buku sertifikat tanah yang belum diterbitkan, juga terdapat beberapa persoalan lainnya. Seperti gambar dan letak serta jumlah luasnya banyak yang salah.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *