Untuk mengatasi terjadinya pemungkiman kumuh, ada beberapa upaya yang harus dilakukan di daerah dan perlu dibentuknya Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA-PKP) yang berfungsi untuk mengkoordinasikan perangkat daerah yang terkait dengan indikator kumuh.
Menyusun dokumen perencanaan yang diberi nama Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Perkotaan (RP2KPKP), menyusun peraturan daerah, tentang pencegahan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh perkotaan, dengan merumuskan strategi.
“Sasaran penyelenggaraan permukiman di perkotaan pada 2018 ini, akan dilakukan melalui penanganan kawasan seluas 77.65 Ha. Seperti kawasan yang ada di wilayah Kecamatan Cibadak dan Kecamatan Palabuhanratu,” imbuhnya.
Selain itu, pemerintah daerah juga akan berupaya menempatkan camat dan lurah sebagai nakhoda program kota tanpa kumuh serta untuk memfasilitasi penyusunan baseline 100-0-100. “Setelah itu, membuat perencanaan road map agar sampai tahun 2019, Kabupaten Sukabumi menuju nol persen kumuh,” pungkasnya.
(den/d)
