Perda UMKM Akhirnya Disahkan, Begini Kata Ketua DPRD

  • Whatsapp
DIPERLIHATKAN : Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara bersama Bupati Sukabumi Marwan Hamami, saat menunjukan surat pengesahan Perda tentang pemberdayaan Koperasi pada Senin (15/02/2021).

PALABUHANRATU — Upaya mendongkrak semangat masyarakat Kabupaten Sukabumi untuk mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), maka DPRD Kabupaten Sukabumi bersama pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberdayaan Koperasi pada Senin (15/02/2021). Perda tersebut, telah disahkan oleh DPRD Kabupaten Sukabumi dan pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi dalam rapat Paripurna.

Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi, Yudha Sukmagara mengatakan, keberadaan perda tersebut sangat dibutuhkan sebagai pendorong semangat masyarakat untuk mengembangkan UMKM di Kabupaten Sukabumi. “Perda tentang pemberdayaan Koperasi di Kabupaten Sukabumi, sekarang sudah di sahkan,” kata Yudha kepada Radar Sukabumi, Senin (15/02/2021).

Bacaan Lainnya

Dirinya mengaku, sengaja DPRD Kabupaten Sukabumi bersama pemerintah daerah Kabupaten Sukabumi, mengesahkan Peraturan Daerah (Perda) tentang pemberdayaan Koperasi. Lantaran, Perda tersebut, sangat dibutuhkan untuk masyarakat Kabupaten Sukabumi, terutama untuk bidang usaha koperasi. “Karena kita melihat bahwa UMKM ini perlu selalu kita dorong. Meskipun saat ini kita dalam kondisi pandemi Covid 19,” bebernya

Tidak hanya itu, sambung Yudha, dalam rapat paripurna yang di hadiri Bupati Sukabumi Marwan Hamami tersebut selain pengambilan keputusan atas raperda pemberdayaan koperasi menjadi perda, juga dilakukan penyampaian nota dari bupati terhadap 3 raperda yang nantinya akan di bahas melalui pandangan fraksi yang akan dilaksanakan pada Senin (22/2/2021) mendatang.

“Penyampaian nota penjelasan bupati atas 3 raperda, yakni tentang ketahanan pangan, tentang dana cadangan dan tentang perubahan atas Perda nomor 5 tahun 2010 tentang retribusi pemakaian kekayaan daerah,” jelasnya.

Pihaknya berharap dengan disahkannya perda pemberdayaan koperasi ditengah pandemi Covid 19 dan keterbatasan anggaran, kedepan pemerintah daerah bisa fokus dalam membina dan mengembangkan para pelaku usaha, terutama yang masuk kategori UMKM.

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *