SUKABUMI – Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman membuka Focus Group Discussion (FGD) membahas Penjajakan Kerjasama Antara Badan Pengelola Keuangan Haji Republik Indonesia (BPKH RI) dengan Pemerintah Kabupaten Sukabumi di aula Taman Rekreasi Cimelati, Cicurug pada Senin (22/11).
Kepala Divisi Investasi, Imam Ni’matullah menjelaskan, BPKH merupakan lembaga yang mengelola dana haji milik jamaah. Setoran dana haji yang terhimpun kemudian dikelola pada investasi yang produktif.
“BPKH didirikan pada tanggal 26 Juli 2017 dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2014,” jelasnya.
Imam menjelaskan BPKH dapat melakukan kerja sama dengan pihak swasta atau pihak manapun, termasuk pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Kerjasama ini, bertujuan untuk berinvestasi produktif dan optimal sesuai dengan prinsip syariah.
“BPKH didirikan untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji, mewujudkan rasionalisme dan efisiensi serta mengoptimalkan manfaat bagi kemaslahatan umat islam,” ujarnya.
Sementara itu, Ade Suryaman mengatakan, bahwa FGD dengan BPKH diharapkan dapat menghasilkan langkah taktis untuk meninglatkan perekonomian di Kabupaten Sukabumi yang masih terkendala akibat pandemi COvid-19 ini.
“Dampak pandemi membuat sektor ekonomi melambat. Karena itu, butuh intervensi dari seluruh stakeholder, mengenai investasi produktif dalam pelaksanaanya harus aman dan nyaman serta perlu pengkajian mendalam,” katanya.
Menurutnya, BUMD memiki tiga tujuan yang harus dilaksanakan, yaitu pertama memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah, menyelenggarakan pemanfaatan umum berupa barang jasa yang bermutu dan yang berikutnya memberikan laba keuntungan bagi PAD.
“Melalui BUMD diharapkan, adanya penyertaan modal sebagai investasi produktif dan membantuk perekonomian secara signifikan, dua sektor unggulan yaitu pariwisata dan agribisnis pertanian diproyeksikan mengalami peningkatan di waktu yang akan datang,” pungkasnya. (Den)
