PALABUHANRATU – Belasan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam perempuan Mahardika Sukabumi datangi gedung DPRD Kabupaten Sukabumi jalan komplek perkantoran jajaway, Desa Citepus, Kecamatan Palabuhanratu. Senin, (9/10).
Dengan mendapat pengawalan dari jajaran kepolisian polres Sukabumi, TNI serta unsur terkait kedatangan belasan perempuan tersebut melakukan orasi dengan membawa poster, meghapone, dan peralatan lainnya. Dimana setelahnya mereka melakukan audensi yang diterima ketua komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar.
Tidak hanya itu, hadir dalam kesempatan tersebut kepala dinas ketenagakerjaan serta transmigrasi Usman Jaelani, kepala Kesbangpol Tri Romadhono Suwardianto serta unsur terkait lainnya.
Lilis Suryati sebagai koordinator perempuan Mahardika Kabupaten Sukabumi mengatakan, kedatangannya beserta belasan perempuan untuk mengadukan atau menuntut kepada DPRD terkait untuk menghapuskan sistem kerja kontrak yang selama ini menjerat khususnya buruh perempuan.
“Jadi sistem kerja kontrak itu, menimbulkan banyak sekali diskriminasi kekerasan di tempat kerja, pelecehan sexsual, dan kekerasan baik itu secara verbal dari omongan dan semua bentuk kekerasan lainnya,” ungkapnya.
Diterangkan, Lilis dari sistem kerja kontrak tersebut, membuat para pekerja khususnya kaum perempuan tidak bisa melawan ataupun berbuat banyak, dan lebih memilih menuruti peraturan perusahaan karena takut dipecat.
“Ya mau tidak mau kita harus nurut karena kita takut di putus kontrak, seperti jam kerja yang panjang, lembur tidak di bayar, kita gak bisa bersuara, jadi bener bener sistem kontrak pendek ini membungkam buruh perempuan dan mungkin buruh laki laki juga sama tapi lebih terasanya di buruh perempuan,” jelasnya.
Setelah melakukan audensi dan mengadukan tuntutan itu dengan DPRD, kata Lilis lagi pemerintah akan mengakomodir dan segera mengatasinya selain persoalan diatas juga persoalan pungli yang dilakukan pihak oknum sesaat akan masuk kerja.
“Hasil audensinya DPRD akan mengatasi tuntutan kami ini, salah satunya permasalahan pungli, permasalahan kekerasan kekerasan seksual di perusahaan, jadi DPRD menaggapi ini dengan baik,” terangnya.
“Untuk langkah kedepannya jika masih belum ada titik terang dari ini, kita akan trus melaksanakan aksi aksi lanjutan,” paparnya.
