Sementara itu ketua komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi Hera Iskandar mengungkapkan inti dari tuntutan yang disuarakan perempuan Mahardika mempertanyakan masalah diskriminasi terhadap perempuan terutama buruh perempuan.
“Allhamdulila sudah kita terima dengan baik kita hadirkan kadis tenaga kerja juga kesbang untuk masalah legalitas mereka di Sukabumi udah kita arahkan agar segera mendaftar ke kesbang,” timpalnya.
“Untuk masalah yang diadukan kami menerima data autentiknya, mereka mengatakan ada skorsing, ada perlakukan yang tidak manusiawi terhadap perempuan, kami minta data autentik permasalahannya, di perusahan apa terjadi terhadap siapa, tadi kami sudah mengatakan ke kadisnaker jika mana datanya sudah ada kita sudah siap ke lapangan untuk berusaha menyelesaikan masalah tersebut,” imbuhnya.
“Mereka belum membawa datanya secara global terjadi isu isu misalnya masuk kerja menggunakan uang, kontrak kerja yang tidak beraturan, mengenai masalah skorsing di perusahaan tetapi barusan mereka belum membawa data itu, kami minta datanya untuk di bawa untuk kami tidak lanjuti dengan dinas terkait,” tandasnya. (Ndi)
