SUKABUMI – Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di Kabupaten Sukabumi, menjadi sorotan berbagai kalangan. Kali ini, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) Sukabumi Raya menilai penerapan PSBB tidak efektif.
Pasalnya, meski penerapan PSBB sudah lama berlangsung namun, jumlah kasus positif terus bertambah. Bahkan, dalam kurun beberapa hari terakhir saja terjadi penambahan jumlah pasien positif sebanyak 10 orang.
“Kabupaten Sukabumi telah menerapkan PSBB berkali-kali akan tetapi masih saja berada di zona kuning dan kasus kian bertambah bukan mereda sejak berlakukannya PSBB ini,” ungkap ketua Umum IMM Sukabumi Raya, Ranti Sulastri kepada wartawan.
Lanjut Ranti, bukan hanya tidak efektif peraturan yang ditetapkan pada saat PSBB di Kabupaten Sukabumi seperti tidak ada pengaruh.
Bahkan, masyarakat seolah tidak menghiraukannya, terbukti hingga saat ini masih banyak wisatawan dari luar daerah yang menuju objek wisata di Kabupaten Sukabumi.
“Kami IMM mempertanyakan definisi PSBB di Kabupaten Sukabumi lelucon kah, karena wisatawan masih banyak yang datang, pemudik masih ada yang bisa pulang, pabrik-pabrik beroperasi apakah patut di sebut PSBB. PSBB ini seperti kebijakan yang di mainkan,” ujarnya.
Sebab itu, Ranti meminta pemerintah Kabupaten Sukabumi lebih serius dalam melaksanakan PSBB tahap empat. Terlebih Pilkada Kabupaten Sukabumi segera dilakukan dalam waktu dekat ini. IMM pun meminta penanganan covid-19 ini tidak disangkut pautkan dengan kepentingan Pilkada.
“Tolong tangani dengan serius, jangan sampai eksistensi Pemilukada tahun ini para pemangku kebijakan mencemooh kepentingan dan keamanan masyarakat, seolah mempertontonkan PSBB hanya lelucon semata,” imbuhnya.
Karena kebijakan PSBB ini cukup menelan anggaran yang cukup besar. Pihaknya berharap, anggaran itu tidak mubazir , terlebih biayanya bersumber dari pergeseran anggaran yang sebelumnya dialokasikan untuk pembangunan fisik maupun non fisik.
“Jika seperti itu akan terus bertambah penyebaran wabah COVID-19 ini, percuma anggaran yang sudah dilontarkan sebanyak Rp 24,6 miliar jika tidak ada ketegasan dalam penanganan COVID-19 ini,” pungkasnya. (bam/d)
