Untuk diketahui, penelitian dan kajian Hari Jadi kabupaten ini didasari banyak permintaan ‘sesepuh’ Kabupaten Sukabumi yang melihat ketidakwajaran antara usia Kota Sukabumi yang lebih tua daripada Kabupaten Sukabumi. Padahal secara organisatoris, kewilayahan itu pembentukan kabupaten lebih awal dibanding kota.
Prof. Nina Herlina M.S mengungkapkan, setiap zaman, masyarakat diperbolehkan meninjau kembali hari jadi setiap daerahnya. Asalkan peninjauan itu memenuhi empat aspek. Pertama, aspek historis, legal, simbolis dan aspek politis.
“Pada prinsipnya, kami diminta Pemda Kabupaten Sukabumi untuk mengkaji sejarah hari jadi. Hasilnya, secara faktual kabupaten ini didirkan pada zaman Hindia Belanda sebelum Kota Sukabumi. Hasil penelitian yang disertai beberapa bukti dan dokumen, munculah tanggal 10 September 1870. Tanggal ini telah memenuhi empat aspek tadi,” jelasnya.
Hasil kajian ilmiah ini, lanjut wanita berhijab itu, akan diserahkan kepada pemerintah Kabupaten Sukabumi. Jika tanggal tersebut disetujui, dirinya meminta agar Pemda Kabupaten Sukabumi mempatenkannya dalam bentuk Peraturan Daerah (Perda). “Hasilnya akan ditentukan Bupati yang juga disetujui oleh DPRD. Jadi kami hanya melakukan kajian saja lalu menyerahkannya,” tutupnya.
(ren)
