GMNI Soroti Persoalan BPN yang Tarik sertifikat tanah Petani

  • Whatsapp
Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya Anggi Fauzi

SUKABUMI — Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya, mengaku sangat kecewa terkait tindakan yang dilakukan oleh ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabuapten Sukabumi terhadap masalah reforma agraria.

Kekecewaan organisasi mahasiswa ini, bermula saat BPN Kabupaten Sukabumi yang telah menarik sertifikat tanah dari program Tanah Objek Reforma Agraria (Tora), setelah acara penyerahan program tersebut oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil pada tahun 2020 lalu.

“GMNI Sukabumi Raya selalu berjuang melakukan pendampingan bersama para petani Kecamatan Warungkiara,” kata Ketua Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi Raya Anggi Fauzi kepada Radar Sukabumi, Minggu (24/01/2021).

Maka dari itu perlu, sambung Anggi, perlu disadari bersama bahwa persoalan yang hari ini terjadi di Kecamatan Warungkiara terhadap Konflik agraria, bukan merupakan hal baru. Akan tetapi perjuangan yang dilakukan oleh masyarakat sudah kurang lebih 20 tahun untuk mendapatkan sertifikat tanah tersebut.

“Namun jika melihat dari persoalan yang terjadi hari ini seolah-olah ATR/BPN Kabupaten Sukabumi, tidak mengindahkan apa yang menjadi perjuangan rakyat selama ini. Buktinya, sertifikat tanah yang sudah serahkan oleh Menteri Agraria dan Tata Ruang, Sofyan Djalil, malah ditarik kembali oleh BPN Kabupaten Sukabumi,” imbuhnya.

GMNI Sukabumi Raya mengaku geram dengan sikap ATR/BPN Kabupaten Sukabuminyanh tidak keberpihakan terhadap rakyat, khususnya terhadap masyarakat yang terdampak konflik. Dengan demikian GMNI Sukabumi Raya, meminta kejelasan serta alasan yang lebih mendasar dari penarikan sertifikat oleh pihak BPN/ATR Kabupaten Sukabumi agar tidak terjadi kebingungan di tengah-tengah masyarakat saat ini.

“Melihat konflik yang terjadi terkait Program Tanah Objek Refoma Agraria (Tora) di Kecamatan Warungkiara yang dimana ada ketidakjelasan dari pihak ATR/BPN Kabupaten Suabumi terkait penarikan sertifikat Tora, sehinga kami GMNI Sukabumi Raya menyarankan agar pihak DPRD Kabupaten Sukabumi dalam hal ini (Komisi I) untuk menyelidiki kegiatan redist itu mulai dari tahap awal, identifikasi subjek dan objek terkait Tora agar menemukan solusi konkrit, jangan sampai hanya menjadi sebuah wacana tanpa tindakan yang nyata,” tandasnya.

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *