CIBADAK – Dalam waktu dekat ini, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukabumi akan menggelar Gerakan Disiplin Daerah (GDD). Sasaranya ialah pegawai negeri sipil (PNS) dilingkup Pemerintah Kabupaten Sukabumi.
Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, pada tahun ini, banyak laporan masyarakat terkait kinerja dan kedisiplinan PNS dilingkup Pemkab Sukabumi. Khususnya, pekerja yang datang terlambat dan juga berkeliaran saat jam kerja.
“Bahkan kami telah memiliki data PNS yang kerap ke luar pada jam kerja tanpa seizin pimpinannya,” ujar Kepala Satpol PP Kabupaten Sukabumi, Dedi Chardiman kepada wartawan, kemarin (12/9).
Dedi sedikit membocorkan, pelaksanaan GDD akan digelar menjelang akhir tahun. Hal ini karena penetapan kinerja, baru muncul belakangan terakhir ini. Sehingga, pembiayaan pelaksanaan ditanggungkan pada APBD perubahan tahun anggaran 2017. “Perencanaan kegiatan ini pada akhir tahun sekarang.
PNS yang berkeliaran pada jam kerja, siap-siap saja kami amankan,” terangnya.
Disinggung soal teknis kegiatan, Dedi mengaku akan dimusyawarahkan bersama OPD yang memiliki bidang tugas melakukan pembinaan terhadap pegawai. Nantinya, pelaksanaan kegiatan dilakukan secara bersama-sama turun langsung ke lapangan.
“Nanti kami bahas secara teknisnya,” singkatnya.
Sebelumnya telah diberitakan, Sekda Kabupaten Sukabumi, Iyos Somantri berjanji akan melakukan pemanggilan dan memberikan sanksi sesuai dengan kesalahan pada oknum PNS yang keluyuran pada jam kerja. “Keluyuran pada jam kerja itu tidak boleh,” ujar Iyos Somantri saat dihubungi Radar Sukabumi.
Menurut Iyos, seorang PNS boleh saja ke luar kantor pada jam kerja, dengan catatan ada tugas dari pimpinan atau kantor. Jika hal itu tidak dikantongi, maka jelas keluyuran pada jam kerja merupakan sebuah pelanggaran. “Selain ada tugas, pada jam kerja tidak boleh keluyuran,” imbuhnya.
Bos PNS Kabupaten Sukabumi ini berharap, seluruh pegawai dilingkup Pemkab Sukabumi taat terhadap aturan. Jangan sampai, jam kerja digunakan untuk leha-leha apalagi keluyuran. (ren)
