Diakui Komarudin, sebelumnya Inspektorat juga telah melakukan pemeriksaan kepada Desa Padabeunghar, namun bukan pemeriksaan khusus. Dari hasil pemeriksaan saat itu, ditemukan dugaan penyelewengan anggaran sehingga menimbulkan potensi kerugian keuangan negara. “Ada TGR juga saat itu, seperti yang kemarin dipersoalkan warga. Memang, Desa Padabeunghar ini menjadi perhatian kami. Karena kami menemukan dugaan itu,” imbuhnya.
Bahkan, Komarudin menyebutkan, selain beberapa persoalan yang disebutkan tadi, pihaknya juga menemukan dugaan penyelewengan anggaran pada penyertaan modan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) tahun anggaran 2016. “Itu nilainya Rp160 juta, laporannya memang ada penyalahgunaan,” tegasnya.
Lebih lanjut Komarudin menjelaskan, pemeriksaan khusus (Riksus) dilakukan untuk mengetahui jumlah anggaran yang diselewengkan dan yang harus dipertanggung jawabkan oleh PJs Kepala Desa Padabeungar saat itu. Terlebih lagi, saat ini warga Desa Padabeunghar terus melakukan protes, bahkan warga sempat berencana akan melakukan aksi unjuk rasa ke Kantor Kecamatan Jampangtengah.
“Dalam mengungkap dugaan penyelewengan anggaran desa ini, Inspektorat tidak akan memakan waktu lama. Sebab, persolannya sudah jelas. Apalagi, kami sudah dari jauh-jauh hari mengawasi Desa Padabeunghar, karena LPj adiministrasinya banyak yang tidak lengkap,” paparnya.
Untuk menjaga kondusifitas, ia pun kembali menghimbau kepada seluruh lapisan warga Desa Padabeunghar agar tidak mudah terprovokasi. Apabila ada asprirasi yang perlu disampaikan terkait persoalan ini, diharapkan dapat disampaikan dengan cara santuan dan tidak anarkis. “Saya harap warga tetap bersabar dan semua persoalannya agar dipercayakan pada pemerintah. Karena perkaranya sedang kami tangani,” ujarnya.
Belum lama ini, Camat Jampangtengah, Sabar Suko mengatakan, dalam menyikapi persoalan tersebut, pihaknya sudah melakukan berbagai upaya. Seperti memberikan edukasi kepada warga Desa Padabeunghar agar melangkah secara prosedural dan sesuai dengan mekanisme.
