Dislutkan Kabupaten Sukabumi Jawab Somasi HAS Soal Pengadaan Perahu Nelayan

Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi Nunung Nurhayati

SUKABUMI, RADAR SUKABUMI – Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (Dislutkan) Kabupaten Sukabumi Nunung Nurhayati menjawab somasi yang dilayangkan Himpunan Aktivis Sukabumi (HAS). Sebelumnya, HAS menyurati Dislutkan tertanggal 30 Agustus 2022 tentang temuan terkait hibah oleh Kementerian Maritim dan Investasi kepada Dinas Kelautan dan Perikanan serta pengadaan barang dan jasa perahu kepada nelayan.

“Menindaklanjuti surat somasi dari Himpunan Aktivis Sukabumi atau HAS, kami sampaikan yang pertama bahwa, bantuan dari Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi kepada masyarakat Kabupaten Sukabumi, khususnya nelayan, untuk tahun anggaran 2021 itu tidak ada. Sekali lagi, tidak ada,” kata Nunung kepada Radar Sukabumi, Senin (5/9).

Nunung mengungkapkan, pihaknya mengetahui surat dengan nomor: 037/B/SEK-HAS/VIII/2022 beberapa waktu lalu. Lalu, HAS bersurat lagi pada 2 September 2022 kepada Kapolresta Sukabumi terkait pemberitahuan aksi yang akan digelar pada Kamis, 8 September 2022 di Kantor Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi.

“Ya, rencananya mereka akan melakukan aksi di kantor. Silakan. Yang jelas kami sudah mengirimkan surat balasan yang ditujukan ke Ketua Bidang Hukum dan HAM Himpinan Aktivis Sukabumi. Surat itu kami buat tanggal 31 Agustus 2022 kemarin,” ujar Nunung.

Lalu, poin kedua dalam surat balasan tersebut, Nunung mengungkapkan bahwa pengadaan perahu kepada nelayan tahun anggaran 2021 telah sesuai dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Dan, lanjut Nunung, pengadaan tersebut juga telah direview oleh Inspektorat Kabuaten Sukabumi.

“Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan baik olen nelayan penerima. Kriteria nelayan penerima telah melalui proses identifikasi, verifikasi, dan validasi oleh tim teknis Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Sukabumi,” jelas Nunung.

Namun demikian, Nunung tidak mempersoalkan terkait rencana aksi oleh HAS. “Negara kita negara hukum, negara demokrasi. Semua orang punya hak dalam berpendapat. Jadi insya Allah kita akan terima, walaupun kami juga sudah balas surat somasi tersebut,” pungkas Nunung. (izo)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.