Dirinya mengaku, bahwa secara teritorial bahwa wilayah Kecamatan Gegerbitung merupakan salah satu daerah di Kabupaten Sukabumi yang masuk zona merah atau rawan terjadinya bencana alam. Seperti longsor dan pergerakan tanah. “Kami khawatir dengan adanya pembangunan PT Male itu, dapat menjadi tiger dan pemicu terjadinya bencana alam. Seperti pergerakan tanah semakin melebar,” tandasnya.
Untuk itu, dalam pertemuan ini dirinya ingin mengetahui persiapan apa yang sudah dilakukan PT Male. Selain itu, pihaknya juga ingin melakukan verivikasi terkait informasi bahwa diindikasikan perizinan yang saat ini dikantongi PT Male dinilai cacat hukum. “Artinya, perizinan yang dimiliki PT Male saat ini belum tuntas. Karena izin yang diisukan hanya satu hektare. Namun faktanya sekarang PT Male telah melakukan pembangunan puluhan hektare. Iya, intinya PT Male itu telah melakukan pembangunan dengan melebihi dari perizinan yang ada,” bebernya.
Namun saat komunikasi soal perizinan yang dibahas dalam rapat itu, mandeg. Makanya rapat tersebut langsung break dan akan dilanjutkan kembali pada hari selanjutnya. “Nanti akan ada rapat lagi di DPRD untuk rapat lanjutan. Sebenarnya kami itu mendukung dengan adanya investasi ini, tapi kami juga meninta dan memohon dengan segala hormat kepada para pengusaha ini, untuk lebih memperhatikan lingkungan dan warga sekitar. Jangan sampai masyarakat ini kena imbas negatifnya saja,” imbuhnya.
Masih ditempat yang sama, General Manager (GM) PT Male Karya Prima, Dwi Marsono menjelaskan, hasil rapat kali ini untuk meluruskan issu-issu yang beredar dari pembangunan yang dilakukan oleh perusahaan yang tengah dipimpinnya itu, apa yang menjadi dampak dan keluh kesahnya aspirasi masyarakat. “Sebenarnya di minggu kemarin sudah di rapatkan dan dibentuk suatu komitmen dengan desa-desa yang terkait dan hari ini kita sampaikan dan diperjelas. Kita sampaikan hasil rapat-rapat itu, pada pertemuan ini untuk didengar anggota DPRD,” jelasnya.
Sementara untuk hasil dari pada pertemuan ini, ujar Dwi, nantinya akan ditinjau kembali oleh DPRD dari semua data yang sudah masuk. “Jadi, nanti akan mengecek dan mendata bersama-sama dengan dinas terkait. Makanya untuk hasilnya nanti mereka akan mengirimkan surat kepada kita,” imbuhnya.
