“Tapi memang pada kenyataannya di lapangan masih banyak perusahaan yang nakal memberikan jaminan pekerja itu melalui PBI, mereka yang mempekerjakan, mereka yang mendapatkan deviden, tapi pemerintah yang diberikan beban, ini bukan hal yang baru buat kita,” sambungnya.
Ferry melanjut, semua aspirasi yang disampaikan para mahasiswa tersebut, sebelumnya memang dari komisi IV DPRD Kabupaten Sukabumi mulai dari bulan November 2024 sudah berjalan dan melakukan penyisiran terhadap perusahaan perusahaan yang ada di kabupaten Sukabumi menyikapi persoalan persoalan tersebut.
“Bisa di cek boleh ditanya ke ketua Apindo dan perusahaan perusahaan, kita sudah menertibkan beberapa perusahaan akan tetapi memang tidak bisa langsung semua, karena di kabupaten Sukabumi ini yang terdaftar ada 5600 perusahaan, sementara komposisi kami memang ada 14 orang satu komisi itu, dan badan pengawas juga dari provinsi terbatas, tidak stay di kita, tapi di Bogor, karena membawahi bogor, sukabumi dan Cianjur,” kata Ferry.
“Sehingga memang banyak keterbatasan tapi itu bukan alasan, kami tetap akan kawal dan memaksimalkan itu sehingga tidak ada pengusaha pengusaha yang nakal memanfaatkan fasilitas negara untuk kepentingan pribadinya,” tandasnya. (ndi/d)
