SUKABUMI – Ramadan biasanya menjadi bulan penuh ketenangan. Namun bagi Yanti Susanti (52), warga Desa Lembursawah, Kecamatan Pabuaran, setiap tetes hujan justru membawa rasa cemas. Di atas rumahnya yang sudah miring, sebuah batu besar menggantung, seolah menunggu waktu untuk jatuh.
Yanti adalah satu dari ratusan penyintas bencana pergerakan tanah masif yang melanda Sukabumi pada Desember 2024. Setelah masa kontrak hunian sementara berakhir, ia terpaksa kembali ke zona merah, menempati rumah lama yang rapuh bersama keluarganya. “Kalau hujan, kami tidak bisa tidur tenang,” ujarnya lirih.
Ironisnya, tak jauh dari rumah Yanti, 70 unit Rumah Tahan Gempa (RTG) Riksa berdiri tegak di Kampung Leuwimalang. Cat dinding masih baru, pintu dan jendela masih rapat. Namun rumah-rumah itu belum bisa dihuni. Alasannya klasik: pembayaran dari pemerintah kepada pengembang belum dilakukan.
Ketua Forum Masyarakat Desa Lembursawah, Randi Firmansyah, menyebutkan bahwa dari total 170 rumah terdampak, 70 unit kategori rusak berat sebenarnya sudah siap huni. “Lahan sudah ada, bangunan sudah jadi. Kendalanya hanya satu: belum ada pembayaran,” tegasnya.
Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi, Ade Suryaman, mengakui adanya kesalahan prosedur. Pembangunan dilakukan tanpa koordinasi resmi dengan pemerintah daerah. “Rumah dibangun dulu, anggarannya belum ada. Ini membuat pertanggungjawaban anggaran jadi buram,” jelasnya.
Meski demikian, Pemkab Sukabumi berjanji tidak akan membiarkan 292 jiwa warga Lembursawah terus hidup dalam ketakutan. Rekonsiliasi data dengan BNPB sedang dilakukan, agar rumah-rumah itu bisa segera ditempati, terutama menjelang Lebaran.
