Masih ditempat yang sama, Wakil Ketua Bidang Organisasi, Kaderisasi, dan Keanggotaan (OKK) DPC PPP Kabupaten Sukabumi, Andri Hendrayana, menanggapi aksi demonstrasi yang dilakukan oleh sejumlah Pimpinan Anak Cabang (PAC) partai tersebut.
Menurutnya, aksi tersebut merupakan bentuk ekspresi demokrasi atas ketidakpuasan kader terhadap pengelolaan partai di tingkat DPC.
“Demo atau unjuk rasa ini adalah hal yang biasa dalam berdemokrasi. Tentu tidak ada asap tanpa api. Tadi, ada perwakilan PAC yang menyampaikan aspirasi dan tuntutan mereka. Namun, hingga saat ini belum ada solusi yang tuntas,” jelas Andri.
Andri menjelaskan, bahwa tuntutan utama dari PAC adalah meminta Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, untuk mundur karena dinilai tidak menjalankan mekanisme organisasi sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) partai.
“Menurut kawan-kawan PAC, kepengurusan DPC saat ini tidak konstitusional. Salah satunya terkait posisi Ketua DPC, Pak Haji Dedi, yang dianggap tidak mengikuti tahapan mekanisme partai. Bahkan, beliau sempat dinyatakan tidak lagi menjadi kader PPP setelah menyerahkan jabatan DPRD kepada anaknya,” timpalnya.
PAC juga mengkritik kurangnya keterbukaan terkait beberapa isu, seperti pengelolaan keuangan partai, termasuk biaya politik pada Pilkada, dana fraksi dan bantuan partai politik (banpol) dan minimnya pelibatan PAC dalam pengambilan keputusan strategis, terutama pada Pilkada. “Menurut PAC, nyaris tidak ada keterlibatan mereka dalam Pilkada kemarin. Ini yang menjadi klimaks dari kekesalan mereka,” jelas Andri.
Ketika disinggung mengenai isu inkonsistensi SK dan AD/ART, Andri mengakui bahwa ada pandangan dari beberapa kader mengenai keabsahan SK Ketua DPC saat ini. Menurut mereka, penunjukan tersebut bertentangan dengan AD/ART partai.
“Di AD/ART, Ketua DPC harus memiliki rekam jejak sebagai pengurus partai di jenjang tertentu. Namun, ada klaim bahwa Ketua DPC saat ini diangkat tanpa melewati mekanisme yang sesuai. Hal ini yang menjadi dasar kritik dari kawan-kawan PAC,” ujarnya.
Andri menegaskan bahwa aksi ini kemungkinan baru tahap awal. Jika tuntutan PAC tidak terpenuhi, bukan tidak mungkin akan ada aksi lanjutan.
“Apa yang diharapkan kawan-kawan PAC belum sepenuhnya terjawab. Ketua DPC tadi menyatakan akan menyiapkan klarifikasi di waktu mendatang. Jadi, bisa jadi ini baru jilid pertama dari rangkaian aksi yang akan terus berlanjut,” katanya.
Meski begitu, Andri berharap semua pihak dapat menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin dan mengedepankan dialog sesuai aturan partai. “Kita harus melihat kembali AD/ART sebagai pedoman bersama,” bebernya.
Sementara itu, Ketua DPC Partai PPP Kabupaten Sukabumi, H. Dedi Damhudi kepada Radar Sukabumi mengatakan, pihaknya membantah tudingan yang dilakukan peserta aksi dari 39 PAC, terkait dugaan penyalahgunaan anggaran partai politik.
“Penyalahgunaan anggaran, sebetulnya gak seperti itu, karena kalau kita segala sesuatunya sesuai mekanisme. Insya Allah aman,” jelasnya.
Sementara terkait tuntutan para kader dari 39 PAC yang mendesak dirinya untuk mendur dari jabatan sebagai Ketua DPC PPP Kabupaten Sukabumi, ia menjawab, bahwa dirinya akan menyerahkan seluruhnya kepada partai.
“Kalau saya bagaimana partai aja kalau partai menghendaki saya jadi ketua ya kemarin kita juga ditunjuk oleh partai. Nah nanti itu kebijakan partai kalau saya ga bisa berkata apa-apa soal itu, itu kebijakan partai,” katanya.
Saat melakukan audensi bersama para peserta aksi demonstrasi, mereka sempat mempersoalkan adanya KKN (Korupsi, Kolusi, Nepotisme) yang melibatkan anak Dedi menduduki jabatan sebagai anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.
“Tentang organisasi, seperti terjadinya KKN kan, anak saya jadi dewan terus beberapa calon, kenapa, karena memang kondisi PPP saat itu mungkin hanya sebagian orang atau sekecil orang yang tahu, PPP cari calon saja susah dan saya instruksi dari DPP siapa lagi, kamu kan punya kakak, adik, punya saudara, kita cari calon aja susah dari sekian orang itu dibayar oleh partai,” imbuhnya.
“Iya, apalagi perempuan susah. Waktu Pileg dipimpin partai itu memang dalam keadaan kurang baik-baik saja dengan indikasinya dapat penurunan dan langsung dihadapkan kerja-kerja politik yaitu Pileg. Di situ berat, saya cari calon dapil 1, 2 sampai dapil 5 bukan sesuatu yang gampang,” bebernya.
“Intinya, enggak ada mahar ke DPC untuk mahar di Pilkada. Sedikitpun kita tidak, bahkan kita tidak baik-baik saja, kader kita pun kita biayai, jadi itu prosesnya kita membantu atas pemintaan yang bersangkutan, karena kurang empiris, kurang berpengalaman dan itu kan uang bukan segalanya, tetapi dalam pergerakan politik, bensinnya apanya kan perlu jalan,” imbuhnya.
Ketika disinggung mengenai potensi terjadinya dualisme di tubuh DPC PPP Kabupaten Sukabumi, ia menjawab, bahwa seluruhnya diserahkan kepada partai. “Ya itu silahkan saja mekanismenya ke partai. Nanti kalau kembar malah makin terang kan. Semakin terang, kita bahagia ketika partai ini maju, berkembang dari hari ke hari semakin baik. Pada prinsipnya itu, saya sebagai manusia tidak ada yang sempurna,” pungkasnya. (Den)
