CIANJUR — Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Cianjur, Jawa Barat, mencatat sekitar tujuh ratusan warga penyintas gempa terhambat mendapatkan dana stimulan pembangunan kembali rumah dari pemerintah pusat karena administrasi kependudukan yang tidak lengkap.
Kepala Bidang Rehab Rekonstruksi BPBD Kabupaten Cianjur, Nurzein di Cianjur, Kamis mengatakan sekitar 700 orang penyintas gempa Cianjur belum dapat mencairkan bantuan stimulan dari pemerintah karena berbagai faktor lain selain kelengkapan adminduk.
“Tidak lengkap karena masih menggunakan Kartu Keluarga dan KTP lama belum diupdate ke KTP elektronik, sehingga datanya tidak terbaca ketika di masukan ke dalam sistem, tidak melampirkan surat keterangan kematian, tidak mencantumkan nama orang tua dan lain-lain,” katanya.
Sehingga pihaknya berkoordinasi dengan dinas terkait untuk mengupayakan perubahan adminduk yang harus diurus langsung warga penyintas yang akan menerima bantuan stimulan, termasuk mensosialisasikan pentingnya kelengkapan adminduk pada masyarakat penerima bantuan.
Tidak lengkapnya adminduk warga penyintas berdampak terhadap pencairan dana stimulan gempa bumi tahap empat yang hingga saat ini belum mendapat kepastian dari pemerintah pusat, sehingga pihaknya akan terus membantu warga agar segera melengkapi kekurangan adminduknya.
