BOGOR – Program kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kota Bogor dipertanyakan.
Salah satu program yang menjadi sorotan adalah anggaran, pengadaan hingga pendistribusian alat kontrasepsi (kondom-red) yang menjadi kewenangan Dinas Dalduk KB.
Anggota DPRD Fraksi PPP Akhmad Saeful Bakhri mempertanyakan, selama Pandemi, berapa anggaran yang disediakan Dinas Dalduk KB untuk pengadaan alat kontrasepsi, serta bagaimana pendistribusiannya mengingat kegiatan masyarakat dibatasi begitu ketat.
“Dimasa pandemi ini bagaimana mekanisme distribusinya, untuk sasaran kelompok masyarakat apa saja dan di mana, karena pergerakan masyarakat di batasi,” kata ASB, Jumat (10/09/21).
Selain itu lanjut Politisi PPP itu, bagaimana efektifitas pengadaan itu, karena jika dilihat dari persentase kehamilan saat pandemi malah meningkat. “Ada keterangan logis untuk realisasi tersebut,” cetusnya.
Selain itu lanjut dia, berapa rilnya anggaran untuk pengadaan alat kontrasepsi. Bahkan dia mengaku dapat info bahwa kondom tak pernah dibagikan.
“Sejauh ini tak pernah di publis, jumlah pengadaan kondomnya berapa. Pembagian kondom dan sosialisasi seperti apa dan dibagikan kemana saja. Kalaupun ada pembagian kondom untuk Pekerja Seks Komersial (PSK). memang Kota Bogor ada lokalisasi,” pungkasnya.
Sementara Dinas Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dalduk KB) Kota Bogor, Rakhmawati saat dikonfirmasi perihal itu mengaku, kebutuhan alat kontarasepsi di Kota Bogor semuanya di penuhi dari BKKBN Pusat melalui BKKBN Provinsi Jawa Barat.
Alat kontrasepsi yang disediakan adalah IUD, Implant , Suntik, Pil dan Kondom. Sedangkan alat penunjanpelayanan KB berupa IUD kit dan Implant pengadaannya di lakukan oleh DPPKB Kota Bogor dengan dana yang berasal dari Dana Alokasi Khusus Fisik Bidang Kesehatan – Keluarga Berencana.
