“Inilah barangkali jawaban dimana setiap tahun ajaran, tetap saja anak sekolah harus membeli buku paket. Padahal itu seharusnya sudah tertutup oleh dana BOS.
Akibatnya, pendidikan tetap saja mahal, dan bagi masyarakat tidak mampu, akhirnya tidak bisa melanjutkan pendidikan karena besarnya biaya menyekolahkan,” papar Ari di satu sisi, Pemerintah Pusat serius membantu biaya pendidikan supaya murah, di sisi lain para oknum di daerah memanfaatkan untuk kepentingan diri dan kelompoknya.
“Mungkin saja semua itu karena didorong kebutuhan untuk menutup biaya saat ingin mempunyai jabatan,” ujarnya.
Sementara itu, pemerhati pendidikan dan kebijakan pemerintah Teten Sudirman menilai, mentalitas tenaga pendidik dan kependidikan di Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tasikmalaya, yang terlalu manut terhadap setiap kebijakan atau keinginan atasan.
“Saya menilai, selama ini pada umumnya terkesan terlalu manut terhadap setiap kebijakan atasan. Apa pun yang datang dari atasan hampir tak pernah ada yang berani memrotes.
Sekalipun itu jelas-jelas melanggar ketentuan, sebagaimana yang terjadi pada kasus BOS di Salawu yang dimungkinkan terjadi akibat ada kebijkan dari pihak atasan,” kata Tetan Sudirman, Minggu (13/5/).
