BANDUNG – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Abdul Muiz menyoroti pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tingkat provinsi di Sukabumi.
Menurutnya, PSBB di Sukabumi belum berjalan maksimal lantaran masih banyak aktivitas warga di luar rumah, bahkan tidak menggunakan masker.
”Kalau di Kota Sukabumi lumayan masih ada kesadaran warganya. Tapi, warga di Kabupaten Sukabumi-nya, lebih longgar,” ucap Abdul.
Karenanya, Abdul meminta, pemerintah daerah lebih tegas dalam menerapkan peraturan pelaksanaan PSBB di kawasan Sukabumi.
Selain sosialisasi, penegakan peraturan juga harus lebih ditingkatkan. Sehingga kesadaran warga lebih baik.
”Kalau kesadarannya masih rendah, penerapan status PSBB tidak akan efektif,” tegasnya.
Selain itu, Abdul juga menekankan, data penerima bantuan Covid-19 harus disempurnakan. Hal itu mengingat warga penerima manfaat tidak boleh ada duplikasi. Kata dia, jangan sampai yang sudah mendapatkan bantuan dari provinsi, mendapatkan juga bantuan dari pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
”Selain datanya harus benar, jarak waktu pembagiannya diharapkan tidak terlalu jauh. Sekarang bantuan dari provinsi sudah disalurkan, akan lebih baik jika bantuan dari pusat dan pemerintah daerah segera dibagikan juga. Sehingga tidak ada kecemburuan,” paparnya.
Tak sampai disitu, Abdul mengungkapkan, pembagian bantuan dari tingkat provinsi ini juga menemui kendala, salah satunya adalah perubahan jam kerja.
”Distribusi bantuan yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga tidak serentak. Jadi ada kalanya ada barang yang belum datang, tapi bantuan sudah terlanjur dibagikan. Sehingga ada warga yang mempertanyakan, kenapa ada yang barang yang kurang,” bebernya.
Senada, Anggota DPRD Jabar dari Fraksi PDI Perjuangan, Ahmmad Jaenudin mengatakan, selama pelaksanaan PSBB masih ada mall yang beroperasional.
Jaenudin melihat, hal itu perlu ada ketegasan dari masing-masing pemerintah daerah.
”Kalau tidak ada ketegasan dari pemerintah daerah, pelaksanaan PSBB ini akan sia-sia,” katanya.
Selain itu, kantor-kantor swasta juga tidak sepenuhnya menjalankan sistem kerja Work From Home (WFH). Mereka memilih tetap bekerja walau dengan sistem sift.
”Berdasarkan pantauan, yang dilakukan hanyalah pengalihan arus lalulintas. Untuk phisycal distancing juga masih belum terlihat, sehingga masih nampak gerombolan warga,” imbuhnya.
Jaenudin mengaku sangat menyayangkan hal ini, karena PSBB sangat terkait dengan penyerapan anggaran.
”Jangan sampai anggaran terserap sempurna, tapi hasilnya tidak nampak karena PSBB tidak efektif,” pungkasnya.(adv)
