Hendar Darsono Kembali Melakukan Penyebarluasan Perda Pelindungan Pekerja Migran di Gunungguruh

Anggota DPRD Jabar Fraksi Demokrat Hendar Darsono kembali melakukan penyebarluasan Peraturan Daerah (perda) Jawa Barat nomor 2 tahun 2021 Perda tentang penyelenggaraan perlindungan Migran Indonesia (PMI) , Senin (27/11/2023).
Anggota DPRD Jabar Fraksi Demokrat Hendar Darsono kembali melakukan penyebarluasan Peraturan Daerah (perda) Jawa Barat nomor 2 tahun 2021 Perda tentang penyelenggaraan perlindungan Migran Indonesia (PMI) , Senin (27/11/2023).

SUKABUMI —  Anggota DPRD Jabar Fraksi Demokrat Hendar Darsono kembali melakukan penyebarluasan Peraturan Daerah (perda) Jawa Barat nomor 2 tahun 2021 Perda tentang penyelenggaraan perlindungan Migran Indonesia (PMI) , Senin (27/11/2023).

Kegiatan yang digelar DTA Daarul Ulum, Kampung Bojongneros RT (05/03) Desa Mangkalaya Kecamatan Gunungguruh Kabupaten Sukabumi berlangsung lancar.

Bacaan Lainnya

“Penyebarluasan Perda ini tujuan sama seperti sebelumnya, yakni memberitahukan bahwa Provinsi Jawa barat sudah memiliki Perda tentang penyelenggaraan perlindungan Migran Indonesia, “jelasnya.

Menurutnya,  calon pekerja migran Indonesia asal Jawa Barat, harus dilindungi dari perdagangan orang, perbudakan dan kerja paksa, korban kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat dan martabat manusia, serta perlakuan lain yang melanggar hak asasi manusia.

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pedoman Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Asal Jawa Barat tidak sesuai lagi dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan Daerah.

Untuk itu, berdasarkan pertimbangan perlu  menetapkan  Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Asal Daerah Provinsi Jawa Barat untuk diketahui Masyarakat.

“Perlindungan PMI ada tiga cakupan. Pertama perlindungan sebelumnya bekerja, Kedua perlindungan saat bekerja, dam yang ketiga adalah perlindungan setelah bekerja atau lebih kepada pemberdayaan mantan PMI,” beber Hendar.

Untuk itu, pemda berkewajiban memberikan program untuk purna PMI yang telah tiba di daerah provinsi Jawa Barat paling lama 3 tahun. Dimana Pemberdayaan Purna PMI melalui penyelenggaraan pelatihan kewirausahaan dan fasilitasi pengembangan usaha.

“Pemberdayaan Purna PMI tersebut dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja, usaha kecil, dan perdagangan,” pungkas Hendar.

Diketahui, saat ini Jawa Barat menjadi salah satu kantong penyuplai Pekerja Migran Indonesia atau PMI ke luar negeri. Sebagai aset dan potensi sosial ekonomi, PMI di Jawa Barat tak hanya dilindungi tapi juga memiliki hak pemberdayaan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Jawa Barat nomor 2 tahun 2021.

Lebih lanjut dirinya mengatakan, keberadaan perda ini harus diketahui oleh warga Jabar. Salah satunya melalui program penyebarluasan yang dilakukan oleh para wakil rakyat di DPRD Jawa Barat.

“Keberadaan Perda nomor 2 tahun 2021 itu adalah kebutuhan peningkatan kompetensi, produktivitas, dan daya saing tenaga kerja sebagai upaya pengentasan kemiskinan dan ketimpangan ekonomi antardaerah, “terangnya

“Pekerja Migran Indonesia asal Jawa Barat mempunyai peranan yang sangat penting dalam pembangunan daerah maupun nasional sebagai potensi sumber daya manusia. Warga harus tahu dan paham tentang itu. Sehingga perda ini harus terus di sebarluaskan kepada warga Jawa Barat, “pungkasnya. (adv)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *