SUKABUMI — Pembangunan Tol Bocimi seksi II Cigombong-Cibadak dengan Exit Tol Cibadak, sudah memasuki babak akhir. Pengoperasian atau fungsional secara penuh tol ini, sudah dapat dilakukan. Namun, sementara ditunda karena menunggu agenda peresmian dari Presiden Joko Widodo. Tol yang menghubungkan Cigombong Bogor dengan Sukabumi ini dibangun dengan waktu tidak sebentar.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Jawa Barat Fraksi PKS Abdul Muiz, optimistis penantian panjang ini tidak akan sia-sia. Karena, banyak dampak positif yang didapat dari hadirnya Tol Bocimi, khususnya bagi kawasan Sukabumi.
Abdul Muiz optimistis, sektor ekonomi otomatis terkatrol dengan hadirnya tol tersebut dan tentunya berujung adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Walaupun, ia tak menampik ada ekses negatif yang turut hadir, meskipun tidak signifikan bila dibandingkan manfaatnya.
“Semua pembangunan pasti ada dampaknya, tinggal berhitung lebih besar manfaat atau mudharatnya. Saya yakin manfaatnya jauh lebih besar bagi keseluruhan untuk Jawa Barat, karena Tol Bocimi adalah akses utama,” ujar Abdul Muiz.
Keberadaan Bocimi ini, kata Abdul Muiz, bisa lebih hemat dari segi waktu saat akan pergi dari dan ke Bogor atau Jakarta. “Kedua memotong waktu tempuh dan jarak dari Sukabumi ke Bogor atau Jakarta. Di luar itu tentu ada serapan tenaga kerja,” katanya.
Namun, kata Abdul Muiz, ekses negatif ini juga harus dipertimbangkan dan dipikirkan, terutama menyangkut perekonomian masyarakat yang terdampak. Seperti pelaku usaha atau UMKM sentra oleh-oleh dan makanan di wilayah Sukabumi Cicurug, khususnya. Sebab tidak sedikit masyarakat menurut dia, akan terkena imbas dari adanya Tol Bocimi tersebut.
Oleh karena itu, Abdul Muiz berharap, ada perhatian dari pemerintah untuk memberi ruang bagi pelaku usaha yang terdampak ini agar turut menerima manfaat dengan adanya Tol Bocimi. Ini berdampak cukup besar ke pedagang, Tahu Sumedang misalnya. Maka harus dipikirkan, bagaimana mereka hadir. Misal bagaimana menghadirkan mereka itu semua di rest area.
“Terus terang saya enggak sepakat, kalau rest area dihuni oleh mereka pelaku usaha menengah ke atas. Harus ada slot untuk saudara kita yang UMKM ini,”tandasnya. (adv)
