Emil menegaskan, sejak menjabat Walikota Bandung, dirinya memiliki sejumlah usaha, seperti sewa bangunan dan kepemilikan tanah. Aset-aset tersebut, mengalami kenaikan. Begitu pula dengan aset berupa tanah yang nilainya meningkat dari tahun ke tahun.
“Saya itu sebelum jadi walikota dan gubernur, kan punya usaha,” katanya.
Di samping itu, ia menjadi arsitek dan menanam saham. “Ada bangunan-bangunan yang sifatnya disewakan kemudian apresiasi lahan kan naik bertahun-tahun, itulah dasar kenaikan harta kami, karena dulunya saya pengusaha. Yang penting mah wajar aja,” ujarnya.
Menurut Emil, kenaikan harta kekayaan pejabat tidak harus selalu dihubungkan dengan praktik melanggar hukum atau korupsi. Laporan harta kekayaan adalah kewajiban dari kepala daerah. “Kan KPK-nya juga sudah menyampaikan bahwa kenaikan itu jangan diartikan bahwa terjadi korupsi atau apapun,” pungkasnya.
(muh/radarbandung)
