JAKARTA, RADARSUKABUMI.com – Koalisi parpol pendukung Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin menyambut baik komposisi kabinet yang akan diterapkan Jokowi. Wasekjen PKB Daniel Johan menyatakan, gagasan Jokowi yang akan mengisi kabinet dari parpol Koalisi Indonesia Kerja (KIK) sesuai dengan pandangan PKB.Artinya, kata dia, partai di luar koalisi tetap bisa bergabung dan berkontribusi untuk masyarakat. “Tapi tidak harus di kabinet, bisa di luar kabinet,” ujar dia.
Partai Nasdem menampik anggapan bahwa pihaknya nggandoli kursi jaksa agung. Ketua Bidang Hukum dan HAM DPP Partai Nasdem Taufiq Basari menyatakan, pihaknya menyerahkan sepenuhnya penyusunan kabinet kepada Presiden Jokowi. Termasuk untuk posisi jaksa agung.Taufiq mengungkapkan, sejauh ini pihaknya tidak pernah melakukan lobi-lobi untuk menyodorkan nama calon jaksa agung periode lima tahun mendatang. “Kami tidak cawe-cawe dalam penyusunan kabinet. Bukan hanya jaksa agung, tapi juga kursi menteri lainnya,” tegas dia.
Nasdem, imbuh Taufiq, tidak melakukan upaya apa pun untuk mempertahankan kursi jaksa agung yang saat ini diduduki M. Prasetyo. Menurut dia, pantang bagi Nasdem mengemis jabatan tersebut. “Tidak ada dalam kamus kami meminta-minta jabatan itu,” tandasnya.
Partai Gerindra juga memberikan kesempatan sepenuhnya kepada Jokowi untuk menyusun kabinet. Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Fadli Zon mengaku akan mendukung penuh Jokowi-Ma’ruf untuk membentuk kabinet ahli. Sehingga slot kursi menteri harus diisi sosok yang kapabel dan ahli di bidangnya. Meskipun partainya berada di luar koalisi saat kontestasi Pilpres 2019. “Jika ingin berlari cepat, carilah orang yang memang ahli di bidangnya,” tutur dia.
Pada bagian lain, ekonom Institute Development of Finance and Economics Bhima Yudhistira Adhinegara menambahkan, kehadiran Kementerian Investasi akan berdampak positif dalam mengatasi masalah perizinan dan investasi. ”Kementerian Investasi ini seperti menaikkan status BKPM menjadi selevel kementerian. Dengan wewenang setara menteri, dia bisa lebih kuat dalam menyinkronkan perizinan pusat dan daerah,” ujarnya.
Meski peran Kemenperin dan Kemendag cukup vital, menurut Bhima, kehadiran Kementerian Investasi dapat mendorong pertumbuhan industri yang berorientasi ekspor. Efektivitas Online Single Submission (OSS) dan pembukaan pasar ekspor baru juga diharapkan lebih fokus. ”Ujungnya adalah mendorong neraca keuangan Indonesia. Kemudian membentuk insentif yang bisa merangsang hilirisasi industri,” tambah Bhima.
Mengenai profil yang cocok untuk mengisi kursi menteri investasi, Bhima menyarankan posisi tersebut diisi sosok profesional dan siap bekerja. ”Sebab, transisi birokrasi ini tak akan mudah. Harus ada pemetaan ulang terhadap SDM pilihan yang mampu mengisi kursi kementerian sehingga dapat terlihat kinerjanya dalam jangka pendek,” ucapnya.
Sementara itu, Juru Bicara Kementerian Luar Negeri (Kemenlu) Teuku Faizasyah menyatakan belum mendengar secara resmi pemberitahuan mengenai penggabungan Kemenlu dengan Kemendag. Menurut dia, terlalu awal merespons pernyataan tersebut. Namun, jika memang demikian pernyataan Presiden Jokowi, pihaknya akan mencatat isu tersebut. ”Karena untuk hal-hal seperti ini, selain ada keputusan politik, tentu harus ada perencanaan untuk implementasinya. Itu harus segera disiapkan,” katanya saat dihubungi kemarin.
Kemenlu tentu akan menjalin komunikasi dengan pihak-pihak terkait penggabungan dua lembaga kementerian itu. Tindak lanjutnya akan disikapi bersama jika itu keputusannya. ”Mungkin sudah ada pemberitahuan pada level lain. Tapi, sejauh komunikasi formal belum mendapat informasi tersebut,” katanya.
(lum/mar/vir/agf/han/c9/c19/oni)
