“Hahahaha. Plin plan #2019GantiKartu,” sindir akun @Ichang76 yang disetujui oleh akun @JulkarnaenAnwar. “Iya rezim plin plan. #2019GantiPresiden.”
Akun @fahmii135 mengatakan kebijakan Kominfo sama aja dan tidak ada perubahan wkwk. Plin plan gak jelas pemerintah. “Plin plan, gak guna. maksudnya apa coba? Kalo bisa didaftarin di banyak nomor sama aja bohong. ini sebenernya yang begok siapa?,” ungkap akun @3why3 dengan penuh kekesalan. Kekesalan @3why3 sama persis dengan yang dialami akun @faisalhari08.
“Makasih udah mewakili yang gw ucapkan,” katanya mrnimpali.
Lebih tajam, akun @CejareRyo melihat Kominfo sudah tidak benar dalam memimpin kementerian. “Lah ini, mencla mencle lagi. dejavu cur.” “Plin plan plun plen plon pleun…. *Mandi bajigur dulu gih biar manis pikirannya,” sambung akun @surupick.
Jika yang lain hanya mengkritik dan mencibir, akun @Indro_Indra justru melihat ada nuansa politik dalam keputusan Kominfo tersebut. “Jadi data yang kemaren wajib itu buat dipake apaan? menjelang pemilu?,” duganya.
Dugaan yang sama juga diungkapkan akun @ronici. Baginya, data yang sudah didapatkan Kominfo untuk kepentingan politik. “Persiapan Pilkada dan Pemilu, pilpres,” beber dia. “Kebijakan politis yang diambil oleh pemerintah sehingga terkesan labil bertindak,” ujar akun @Zamaramondry1.
Tak hanya itu, akun @wstonn merasa was was karena data yang sudah didapatkan oleh Kominfo bebas dari intervensi. “Kalau disalahgunakan gimana?,” tanya dia yang disambut akun @BudiantoTH1963. “Tanpa pembatasan sama aja bohong….. Ntar NIK bisa diperjual belikan pihak lain.”
