“Kami berencana waktu dekat ini akan melakukan audiensi terlebih dahulu dengan dinas terkait. Minta penjelasan kenapa? setelah itu akan menindaklanjuti dengan membuat laporan atas ketidaksesuian proyek pembangunan pasar,” tegasnya.
Bila ada dugaan benar terjadi kerugian negara, akibat dari kualitas pembangunan tersebut, pihaknya minta penegak hukum memprosesnya.
“Berdasarkan Undang Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Tindak Pidana Korupsi,
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Perdagangan Dinas Koperasi Perdagangan dan Industri (Koperdagin) Kabupaten Cianjur, Yana Kamaluddin menjelaskan, informasi tersebut akan segera ditindaklanjuti pihaknya.
Selain itu akan ada pertemuan terkait kendala dan permasalahan opersional Pasar Ciranjang, juga kenapa masih belum dipakai hal itu juga perlu ada klarifikasi.
“Kami dari dinas sudah berupaya untuk memindahkan pedagang ke bangunan yang sudah dibangun baru, namun karena fasilitas dan sarana penunjangnya belum memadai jadi mungkin butuh waktu,” terang Yana kepada Radar Cianjur, kemarin.
Adapun sarana penunjang yang diminta para pedagang itu antara lain, jaringan listrik, benteng pengaman serta akses jalan.
Kaitan dengan pasar juga ada stakeholder yang terlibat keberadaan yaitu, Dishub, PUPR, Dinas Perkimtan, Satpol PP juga Musyawarah Pimpinan Kecamatan (Muspika) setempat.
“Langkah kita untuk sarana yang rusak akan diperbaiki seiring dengan dibuatnya dinding pengaman.Mudahan-mudahan usulan ini bisa diterima dengan baik oleh Plt Bupati Cianjur, Herman Suherman dan disetujui untuk perbaikannya,” jelas Yana.
