JAKARTA – Mahalnya tiket penerbangan masih menjadi isu krusial. Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) menilai ada beberapa hal yang patut dipertimbangkan pemerintah supaya maskapai penerbangan nasional bisa survive di pasar transportasi udara.
Ketua Badan Pengurus Pusat (BPP) Hipmi Bagas Adhadirgha menyebutkan, Indonesia adalah satu-satunya negara yang menerapkan pajak pertambahan nilai (PPN) terhadap avtur.
Komponen avtur itu disebut sangat memengaruhi biaya operasional airlines.
”Biaya operasional akan berpengaruh pada harga tiket transportasi udara,” ujar Bagas, Rabu (12/6).
Pria yang juga menjabat CEO Asia Aero Technology itu menambahkan, harga tiket juga dipengaruhi unsur eksternal seperti perpajakan dan biaya fasilitas bandara.
’’Solusinya, komponen penunjang transportasi udara seperti spare parts dan avtur dibebaskan dari biaya pajak.
Ambil pajaknya nanti di komponen tiket sehingga tidak terjadi dobel pajak. Dengan begitu, biaya operasional akan terpangkas,” bebernya.
Menurut Bagas, tiket pesawat mahal pasti akan memengaruhi pariwisata domestik meski tak menjadi faktor utama naik turunnya wisatawan.
”Selama ini tiket pesawat udara hanya menyumbang 10 persen dari total pemasukan pariwisata,” urainya.
Pemerintah sempat mencuatkan wacana akan membuka kompetisi pasar penerbangan Indonesia untuk maskapai asing.
Namun, menurut pengamat, hal tersebut tak serta-merta bisa menyelesaikan masalah.
Pengamat transportasi Djoko Setijowarno menganggap bahwa dibukanya pintu bagi maskapai asing di Indonesia tidak menjamin harga tiket pesawat bisa terpangkas.
’’Tidak akan berikan solusi tarif bisa murah.
Operasional pesawat udara itu memang mahal.
Kenapa pernah murah, karena maskapainya menggunakan tarif promosi,’’ ujarnya.
Dia ragu maskapai asing mau melebarkan sayap bisnisnya ke dalam industri penerbangan di Indonesia.
Sebab, maskapai internasional seperti AirAsia saja tidak berkembang pesat di Indonesia.
’’Andaikan menguntungkan, tanpa diminta pun, pasti asing akan masuk,’’ tandasnya.
(agf/c7/oki)
