Hergun Ingin Penggabungan BUMN Ultra Mikro Dihentikan, Simak Alasannya

  • Whatsapp
Anggota DPR RI Heri Gunawan

RADARSUKABUMI.com – Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan meminta pemerintah menghentikan wacana penggabungan BUMN ultra mikro yang menyinergikan PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian dan PT Bank Rakyat Indonesia (BRI). Permintaan ini disampaikannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan dengan Dirut PT. BRI, Tbk, Dirut PT. Pegadaian (Persero), dan Dirut PT.

Permodalan Nasional Madani (Persero), Membahas Pembentukan Holding Ultra Mikro, Selasa (16/3). Fraksi Gerindra punya sejumlah pandangan untuk menguatkan argumentasi meminta penghentian penggabungan BUMN ulta mikro. Di antaranya tidak ada jaminan BRI tidak akan ikut campur dalam pengelolaan Pegadaian dan PNM setelah holding terbentuk.

Bacaan Lainnya

Berikutnya, pemerintah dinilai belum memahami karakter nasabah Pegadaian dan PNM. Sebab, bunga lebih murah dari BRI belum menjamin ketertarikan nasabah. Buktinya, saat ini Pegadaian Swasta dan Fintech banyak diserbu meskipun memasang bunga yang tinggi.

“Holdingisasi mestinya dilakukan melalui kajian yang mendalam. Iming-iming dana murah dari BRI belum cukup dijadikan dasar untuk melakukan penggabungan,” kata Heri Gunawan, Selasa.

Dia juga meminta pemerintah memetakan terlebih dahulu permasalahan yang ada secara komprehensif. Contohnya, dari 57 juta usaha UMi di Indonesia (2018), 30 juta di antaranya belum mendapat akses pendanaan formal. Artinya, kapasitasnya masih unbankable.

Solusinya, kata politikus yang beken disapa dengan panggilan Hergun itu, 30 juta pelaku usaha UMi tersebut harus dibesarkan dahulu melalui pembiayaan ultra mikro agar bisa naik kelas menjadi UMKM yang bankable. Dia berpendapat bahwa BRI bisa mengambil peran mendukung pembiayaan terhadap Pegadaian dan PNM tanpa harus mencaplok keduanya.

Apalgi jika 30 juta pelaku usaha ultra mikro tersebut naik kelas menjadi UMKM, maka yang diuntungkan juga BRI karena paling siap dengan jaringan kantor yang paling banyak hingga ke pelosok-pelosok.

“Jadi, polanya itu estafet. Segmen Ultra Mikro digarap oleh Pegadaian dan PNM. Segmen UMKM hingga korporasi digarap oleh BRI. Tidak dari hulu ke hilir digarap BRI semua,” tegas wakil ketua Fraksi Gerindra DPR itu.

Dalam forum itu, Hergun menyampaikan tiga sikap resmi fraksinya terkait penggabungan BUMN ultra mikro.

Pertama, sebagai bentuk dukungan terhadap pelaku ultra-mikro, seharusnya pemerintah memperkuat kelembagaan dan permodalan Pegadaian dan PNM, bukan membuat holding dengan perbankan.

Kedua, pemerintah hendaknya melakukan kajian yang lebih mendalam dan membuka dialog dengan para stakeholders terutama para pelaku usaha ultra-mikro dan serikat pekerja.

“Terakhir, pemerintah sebaiknya menghentikan wacana holding ultra mikro karena dikhawatirkan akan menutup akses pembiayaan terhadap masyarakat terbawah yang masih berstatus unbankable.(izo/rs)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *