Tak hanya itu, Suhendri juga meminta kepada Pemprov Jabar untuk mendesak pemerintah pusat agar dapat mealokasikan dana pada pembiayaan seperti gaji ASN atau PPPK di wilayah Jawa Barat.
Bahkan yang terakhir, ia meminta Pemprov Jabar untuk melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat dari adanya kebijakan dari Kemenpan RB yakni penghapusan tenaga honorer di tahun 2023.
“Tentunya di poin ke lima ini kita sepakati bersama oleh perwakilan bapak gubernur yaitu terkait tidak adanya PHK. Bahkan dari Pemprov sudah beraudensi atau konsolidasi dengan pemerintah pusat dan ini sedang diusahakan,” katanya.
“Jadi poin-poin yang saya jelaskan tadi, insyaallah pemprov bersama-sama berjuang dan akan menyampaikan kepada pemerintah pusat atas aspirasi dari kita semua,” imbuhnya.
Sementara itu, menurut perwakilan Gubernur Jabar dalam hal ini Asisten Administrasi Umum Setda Jabar, Ferry Sofwan Arief mengaku bahwa 5 poin aspirasi yang disampaikan oleh para tenaga honorer tersebut akan langsung diteruskan ke Pemerintah Pusat.
“Ini akan kita sampaikan dan teruskan ke Pemerintah pusat dengan berbagai poin-poin yang sudah kami terima. Semoga perjuangan kita bersama khususnya para Nakes di seluruh Jawa Barat mendapatkan ridho Allah SWT,” pungkasnya.(*)
