Usai Honorer Nakes Unjuk Rasa di Gedung Sate, Setda Jabar Janjikan Ini

peserta demo nakes honorer di halaman Gedung Sate
Salah satu peserta demo nakes honorer di halaman Gedung Sate, minta diangkat jadi ASN.-Nur Fidhiah Shabrina/JPNN.com-

BANDUNG — Ribuan Tenaga kerja honorer di seluruh Jawa Barat unjuk rasa di depan Gedung Sate, Kantor Gubernur Jawa Barat, Kota Bandung, Jum’at 4 Agustus 2022. Unjuk rasa digelar untuk menuntut hak berkaitan PP 49 Tahun 2018 tentang penghapusan tenaga honorer di tahun 2023.

Para pengunjuk rasa datang di depan Gedung Sate tampak mengunakan pakaian hitam putih dan ikat kepala berwarna merah. Koordinator aksi, Suhendri, menjelaskan, aksi ini digelar dikarenakan para pekerja honorer ingin menuntut haknya berkaitan dengan PP 49 tahun 2018 tentang penghapusan tenaga honorer di tahun 2023 nanti.

Bacaan Lainnya

“Aksi ini dihadiri oleh perwakilan (tenaga honorer) dari seluruh kabupaten kota (di Jabar) seperti Sukabumi, Karawang, Bekasi, Tasik, Cianjur dan yang lainnya,” kata Suhendri di lokasi aksi.

Bahkan kata pria yang juga menjabat sebagai Ketua Forum Komunikasi Honorer Fasyankes Jawa barat ini bahwa sebelum melakukan aksi ini, paratenaga honorer di beberapa wilayah telah melakukan konsolidasi dengan pemerintah.

“Tapi sampai saat ini (pemerintah) belum menghasilkan sesuatu yang berpihak kepada kita,” ucapnya.

Maka dengan adanya aksi kali ini, Suhendri berharap tenaga honor yang didominasi oleh Tenga kesehatan (Nakes) dapat diakomodir dan dijadikan ASN oleh pemerintah khususnya Jawa Barat.

“Tentunya kami non ASN, Nakes dan non Nakes yang bekerja di fasyankes (Fasilitas Pelayanan Kesehatan) pemerintah, baik di puskesmas maupun Rumah Sakit, untuk bisa diakomodir semuanya dan diangkat sebagai ASN,” ujarnya.

Sebelum mengakhiri unjuk rasa kali ini, Suhendri menjelaskan bahwa pihaknya telah melakukan audiensi bersama perwakilan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).

Audensi tersebut merupakan bentuk tindak lanjut dari aksi demonstrasi yang dilakukan oleh ribuan tenaga honorer khususnya Nakes di depan Kantor Gubernur Jawa Barat pada Jum’at 5 Agustus 2022.

“Kami dengan senang hati sudah diterima baik oleh perwakilan dari Bapak Gubernur untuk menyampaikan beberapa masalah yang berkaitan dengan tuntutan kami bersama,” ucap Suhendri saat menyampaikan hasil audensi kepada ribuan honorer di depan Gedung Sate.

Dalam poin-poin tuntutan yang disampaikan, Suhendri meminta kepada Pemprov Jabar khususnya Gubernur Ridwan Kamil untuk segera mengangkat tenaga non ASN yang bekerja di seluruh Fasyankes Jawa Barat untuk segera diangkat menjadi ASN ataupun PPPK.

“Pak Gubernur akan berkomitmen dengan seluruh non ASN yang bekerja di Fasyankes di daerah Jawa Barat untuk diajukan kepada Presiden RI agar dapat diangkat menjadi ASN,” ungkapnya.

Selain akan berkomitmen dengan hal tersebut, lanjut Suhendri, Gubernur Jabar akan menjadi kepala seluruh non ASN untuk bisa bekerja jika kebijakan penghapusan di 2023 ditetapkan.

“Pak Gubernur juga berkomitmen untuk tetap bisa bekerja (tenaga non ASN) melalui SK (surat keputusan) bupati wali kota,” ujarnya.

“Jadi kami mohon kepada pemerintah untuk tidak membuka formasi ASN, CPNS, ataupun PPPK melalui jalur umum sebelum semua tenaga non ASN menjadi ASN terutama kepada yang telah mengabdikan diri sekian lama,” tambahnya.

Pos terkait