Tolak Pembayaran THR di Cicil, Buruh Kepung Pendopo dan Kantor Disnakertrans

  • Whatsapp
DIDEMO : Puluhan buruh yang tergabung dalam wadah SPN Sukabumi, saat mendatangi Gedung Negara Pendopo Sukabumi di Jalan Raya Ahmad Yani, Kecamatan Warudoyong, Kota Sukabumi. pada Senin (12/04/21).

SUKABUMI – Puluhan buruh yang tergabung dalam wadah Serikat Pekerja Nasional (SPN) Sukabumi, datang berbondong-bondong mendatangi kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kabupaten Sukabumi di Jalan Raya Pelabuhan II, Kecamatan Lembursitu, Kota Sukabumi dan Pendopo Kabupaten Sukabumi pada Senin (12/04/21).

Kedatangan massa dari buruh ini, tidak lain untuk menyerukan beberapa tuntutan terkait Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Kedatangan massa ini, langsung mendapatkan tanggapan yang serius dari Bupati Sukabumi, Marwan Hamami dengan mendapatkan pengawalan ketat dari petugas Polres Sukabumi Kota.

Bacaan Lainnya

Ketua DPC SPN Sukabumi, Budi Mulyadi mengatakan, kedatangan buruh Sukabumi dari SPN ini, untuk menuntut Undang-undang Omnibus Law agar segera di cabut dan di batalkan. Lantaran saat ini tengah dilakukan sidang penentuan atau sidang putusan di Mahkamah Konstitusi. “Jadi aksi ini, merupakan salah satu bentuk dukungan serta perjuangan kami kepada teman – teman yang saat ini telah melakukan aksi di Mahkamah Konstitusi,” kata Budi.

Bukan hanya itu, para buruh juga melontarkan beberapa tuntutan. Diantaranya, menolak pembayaran tunjangan hari raya (THR) dengan cara dicicil. Mereka merasa khawatir karena pada tahun lalu hampir semua perusahaan melakukan pembayarannya dengan cara dicicil dengan alasan masa pandemi Covid-19.

“Hari ini kita mewanti – wanti dari awal agar pembayaran THR tidak dicicil dan mengenai upah sektoral kembali di bisa di jalankan. Sebab upah sektoral para buruh yang bekerja di air minum dan yang lainnya termasuk juga dengan sektor sepatu bisa masuk supaya bisa masuk kembali upahnya,” tandasnya.

Selain itu, para buruh juga merasa dibohongi karena sebelumnya SPN Sukabumi telah melakukan terobosan dan berkomunikasi dengan pemerintah. Namun, pemerintah terkesan kurang sigap dalam membuat pengusaha di Sukabumi dalam menerapkan aturan tersebut. “Makanya, kami langsung turun ke jalan untuk menyampaikan semua tuntutan ini,” bebernya.

Menanggapi hal tersebut, Bupati Sukabumi, Marwan Hamami menjelaskan, terdapat empat poin yang disampaikan oleh buruh SPN Sukabumi ini. “Saya akan menyampaika semua tuntutan para buruh itu kepqsa lembaga yang lebih tinggi, sehingga harapan dari para buruh SPN bisa tersalurkan dengan baik lantaran keputusannya pada hari ini di Mahkamah Konstitusi,” kata Marwan.

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *