Sementara itu diungkapkan Shyarif sekjen An’nahl kedatangan perwakilan masyarakat untuk menyuarakan sejumlah tuntutan yang menjadi khawatiran dari warga kampung wisata desa citepus, dimana dari informasi yang beredar bahwa akan ada penggusuran tanpa ada pergantian.
“Sebetulnya pemerintah banyak program banyak agenda untuk kabupaten sukabumi pasti tau tentang tatak lola keuangan mulai dari dinas pendidikan, perkim pertanian,” timpalnya.
“Dan DLH ini sendiri juga bermasalah artinya hari ini, kami mensuport warga menyuarakan tuntutan, hari ini kita sudah sampaikan ke sekian kalinya,” imbuhnya.
Dijelaskam Shyarif bahwa sejauh ini sebetulnya warga kampung wisata tidak menghambat ataupun tidak menghalang halangi program dari pemerintah, namun hari ini yang disuarakan masyarakat merasa tidak ada penerangan ataupun sosialisasi dari pemerintah sendiri.
“Coba kalau ada sosialisasi kepada warganya. Jadi jangan mentang mentang pejabat ngeluarin A ngeluarin B ngeluarin C ini tidak bagus, kami hari ini menyatakan bersama akan menjadi garda terdepan dari masyarakat. Kekhawatiran warga, yah di gusur tanpa ada kesan apapun itu,” katanya.
Dilokasi yang sama, Ahmad Samsul Bahri staf ahli bidang pemerintahan hukum dan politik pada sekretariat daerah kabupaten Sukabumi menyatakan, untuk pemda Sukabumi juga berharap dalam pembangunan apapun meminimalisis dampak dampak yang negatif, termasuk dalam hal ini ketika ada pihak ketiga yang ingin mengembangkan wisata, ataupun mengembangkan usaha diwilayah pemerintah wellcome.
“Kabupaten Sukabumi welcome, tapi tetap kita juga harus memperhatikan apa yang menjadi harapan dan keinginan masyarakat terhadap keberadaan pembangunan ataupun kegiatan kegiatan yang dilaksanakan di wilayah terutama yang mereka tempati saat ini,” ujar Samsul Bahri.
“Sepengetahuan saya bahwa di lokasi kampung wisata desa Citepus akan ada kegiatan agro forresti semacam wisata hutan yang tetap ada unsur pedagang atau masyarakat yang masih tetap diberikan untuk berusaha di lokasi tersebut,” tandasnya. (Ndi)
