JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman mengatakan Badan Gizi Nasional (BGN) akan melakukan tata kelola ulang terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Hal ini disampaikan Dudung menanggapi polemik sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di daerah yang menghentikan operasinya karena dana dari BGN belum cair. “Banyak, bukan beberapa lagi SPPG. Nanti akan ditata ulang. Bu Nanik sedang konsentrasi pada penataan organisasi dan sebagainya,” kata Dudung di Kompleks Istana, Jakarta, Rabu (10/6/2026).
Ia juga menyoroti persoalan pengusaha yang telah berinvestasi atau melakukan penalangan pada proyek dapur MBG, namun hingga kini belum ada kejelasan lanjutan. “Sekarang dengan adanya permasalahan ini, Bu Nanik menyampaikan akan ditata ulang,” ujarnya.
Dudung belum bisa memastikan apakah dana yang sudah dikeluarkan investor akan diganti atau tidak. “Belum tentu. Saya tidak mengatakan uangnya akan diganti. Karena ini akan ditata ulang, tentu ada langkah konkret dari BGN,” jelasnya.
Sebelumnya, berbagai persoalan terkait BGN muncul di daerah, termasuk di Sukabumi, Jawa Barat. Seorang pengusaha bernama Mujazin mengaku telah melakukan investasi atau penalangan pada proyek dapur MBG perintis. Melalui konferensi pers Yayasan Kharisma Cendekia Indonesia (KCI), Minggu (7/6/2026), Mujazin bersama tim kuasa hukumnya memaparkan bukti nota kesepahaman dengan nomor 02/MoU.02/IX/2025 tertanggal 2 September 2025.
