Tentunya, kata Yusuf Fathanah masing-masing narasumber menyampaikan paparan terkait standar pelayanan sesuai bidangnya, seperti Katimja Kesyahbandaran yang menyampaikan standar pelayanan PB (Penerbitan Persetujuan Berlayar), STBL (Penerbitan Surat Tanda Bukti Lapor), kedatangan kapal, penerbitan SHTI (Sertifikat Hasil Tangkapan Ikan), Aktivasi E-logbook Penangkapan Ikan dan Penerbitan Sertifikat Kelaikan Kapal Perikanan.
Selanjutnya, tegas Yusuf pemahaman terkait pelayanan publik juga disampaikan dari Katimja TKPU, dimana didalamnya terdapat standar pelayanan Pas Masuk, Penggunaan Tanah dan/atau Bangunan di Pelabuhan Perikanan, Tambat dan/atau Labuh, Penggunaan Transportasi, Bengkel, Pemakaian Listrik dan Pelayanan Pengadaan Air.
“Tadi kami juga melakukan diskusi dan tanya jawab dengan para peserta terkait standar pelayanan publik yang hadir disini,” terangnya.
Masih kata Yusuf Fathanah, gambaran umum hasil dari gelaran FKP yakni pihaknya mengidentifikasi permasalahan dan usulan rekomendasi, secara umum diakuinya terdapat usulan rekomendasi mencakup standar pelayanan penggunaan fasilitas agar menggunakan pembayaran elektronik, petugas SPB perlu ditambah, dan dilakukan sosialisasi waktu pelaksanaan SKM.
“Kami dari PPN Palabuhanratu sebagai unit penyelenggara pelayanan publik berkomitmen untuk menindaklanjuti apa yang menjadi usulan rekomendasi dari masyarakat agar pelayanan publik di PPN Palabuhanratu lebih baik lagi,” tandasnya. (Ndi)
