Perpanjangan Kontrak Dua Proyek Ditolak

CIKOLE – Proses pengerjaan dua mega proyek bernilai puluhan miliar rupiah di Kota Sukabumi, terancam terhenti. Hal ini menyusul adanya rencana penindakan tegas dari DPRD setempat berupa penghentian kontrak kerja terhadap pelaksana pembangunan di kedua proyek tersebut.

Informasi yang dihimpun Radar Sukabumi, mega proyek yang terancam putus kontrak kerja tersebut masing-masing pembangunan Gedung Olahraga (GOR) Remaja yang berada di kawasan Lapangan Merdeka dengan nilai proyek kurang lebih Rp22 Miliar serta proyek pembangunan gedung kampus Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan (STIKES) senilai Rp6 Miliar. Seluruh anggaran yang digunakan pada kedua proyek itu berasal dari Bantuan Pemrov Jawa Barat.

Bacaan Lainnya

Anggota Komisi II DPRD Kota Sukabumi Rojab Asyari mengaku kelembagaannya melalui Tim Panitia Anggaran (Banggar) pada beberapa hari lalu telah menerima pengajuan dari pemda untuk perpanjangan masa kontrak kerja pada proyek pembangunan GOR dan STIKES. Namun usulan tersebut sepertinya akan menuai penolakan, terutama dari Komisi II selaku lembaga teknis DPRD yang menangani pembangunan.

Rojab menduga pembangunan GOR maupun STIKES akan mengalami molor dari batas waktu pengerjaan yang telah ditentukan dalam kontrak kerja. Seharusnya hingga akhir tahun 2017 nanti, kedua gedung tersebut telah rampung dikerjakan.

“Nyatanya secara kasat mata pengerjaan kedua gedung itu masih terbilang jauh dari kata rampung. Sementara waktu pengerjaannya tinggal tersisa beberapa hari lagi. Kami memperkirakan pembangunan fisiknya baru mencapai 80%. Atas dasar hal itulah, kami akan menolak perpanjangan kontrak kerja di kedua proyek tadi,” ujar Rojab kepada Radar Sukabumi, kemarin.

Politisi PDI Perjuangan ini pun mengatakan tindakan yang juga sepertinya akan ditujukan pada mega proyek lainnya, yakni pembangunan Gedung Kesenian senilai Rp9 Miliar. Sejauh ini, proyek yang dibiayai dari sumber yang sama yakni Bantuan Pemprov Jawa Barat, diindikasi juga mengalami Wanprestasi.

“Dari keterangan yang kami dapat dari pihak pemda, ketidak-tepatan waktu pada pengerjaan proyek itu disebabkan oleh faktor proses pembongkaran gedung awal yang telah memakan waktu hingga satu bulan.

Menurut kami, alasan itu sangat tidak masuk akal. Sebab tahap pembongkaran sudah masuk dalam kajian dan perhitungan konsultan yang menunjukan bahwa pembangunan proyek itu harus selesai pada akhir tahun 2017,” beber Rojab.

Sementara itu Ketua Umum Masyarakat Peduli Hukum dan HAM Sukabumi, AA Brata Soedirja menegaskan Pemda maupun DPRD harus bertindak tegas terhadap pengusaha yang tidak mampu menyelesaikan pengerjaan proyeknya sesuai tepat waktu. “Bagaimanapun kontrak kerja proyek-proyek itu harus dihentikan, tidak bisa diperpanjang,” katanya. (ton)


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *