RADARSUKABUMI.com – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sukabumi kembali meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.
Opini WTP tersebut merupakan yang ke enam kalinya secara berturut turut diterima Kabupaten Sukabumi.
Pemerintah Kabupaten Sukabumi menerima Opini WTP tersebut bersama tiga daerah lainnya di Jawa Barat. Seperti Kota Sukabumi, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bogor.
Proses penerimaan Opini WTP tersebut dilakukan secara daring. Hal tersebut berbarengan dengan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LHP LKPD) Tahun Anggaran 2019.
Pelaksanaan penyerahan LHP LKPD tersebut diikuti Bupati Sukabumi H. Marwan Hamami di Pendopo didampingi sejumlah perangkat daerah dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi.
Dalam kegiatan tersebut, dilaksanakan penandatanganan Berita Acara LHP LKPD Tahun Anggaran 2019 oleh Bupati Sukabumi Marwan Hamami dan Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara.
Bupati Sukabumi Marwan Hamami mengatakan, raihan Opini WTP ke enam kalinya tersebut atas kerjasama semua perangkat daerah. Terutama dalam pengelolaan keuangan daerah yang dilakukan secara baik.
“Ini tentu menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kinerja dan tetap mempertahankan Opini WTP, terimakasih untuk seluruh masyarakat Kabupaten Sukabumi atas do’a dan dukungan dalam pencapaiannya, jajaran DPRD, Kepala Perangkat Daerah dan seluruh ASN yang telah bekerja keras melaksanakan pengelolaan keuangan dengan baik” ujarnya, Senin (29/6/2020).
Raihan Opini WTP tersebut akan menjadi acuan Pemkab Sukabumi ke depan terutama dalam mengelola keuangan daerah secara lebih baik lagi.
Sementara itu, Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat Arman Syifa mengatakan, penyerahan LHP LKPD tahun ini dilakukan secara daring. Hal itu demi menjaga kesehatan di tengah pandemi covid 19.
“Namun semua ini tidak mengurangi makna dari penyerahan LHP LKPD,” paparnya.
Menurutnya pemeriksaan LKPD tersebut untuk memberikan opini mengenai kewajaran informasi dalam pemeriksaan keuangan. Selain itu, pemeriksaan yang dilaksanakan akan berdampak positif bagi pengelolaan keuangan daerah.
“Hasil pemeriksaan BPK, Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi, Kota Cimahi, dan Kabupaten Bogor, meraih Opini WTP,” ungkapnya.
Menurut Arman Syifa opini WTP tersebut bisa terus dipertahankan dan Bahkan ditingkatkan kualitasnya.
“BPK akan terus mengawal untuk mengarah kepada perbaikan yang akan datang,” jelasnya.
Di tempat yang sama Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi Yudha Sukmagara mengatakan, peraihan WTP tersebut atas kerjasama semua perangkat daerah. Sehingga bertahun tahun Kabupaten Sukabumi meraih Opini WTP.
“Upaya dan kerja keras tersebut perlu konsisten ditingkatkan melalui sinergitas semua perangkat. Sehingga, kualitas pengelolaan keuangan bisa lebih optimal,” pungkasnya.
