SUKABUMI – Perhatian pemerintah dalam mendukung wacana dibukanya kembali kegiatan belajar mengajar (KBM) di pondok pesantren tidak main-main. Untuk menunjang fasilitas protokol kesehatan, pemerintah pusat pun menggelontorkan dana bantuan yang jumlahnya mencapai Rp 2,6 triliun.
Seperti yang di sampaikan Wakil Presiden Republik Indonesia, KH Ma’ruf Amin dalam sambutannya saat mengunjungi Pondok Pesantren Assobaryyah di Kecamatan Cibeureum, Kota Sukabumi, kemarin (8/7).
“Setelah sekolah-sekolah dan pesantren diliburkan, saat ini sudah mulai dibuka bagi daerah-daerah yang ditetapkan sebagai zona hijau.
Tapi harus menerapkan protokol kesehatan agar tidak menjadi pusat penularan Covid-19 yang baru. Untuk membantu pesantren, pemerintah menyediakan dana Rp 2,6 triliun,” kata Ma’ruf Amin, kemarin, (8/7).
Ma’ruf Amin menjelaskan, dana sebesar Rp 2,6 triliun itu merupakan jumlah keseluruhan yang bersumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia (PUPR RI) berupa pembangunan tempat cuci tangan, tempat wudhu dan MCK.
Serta dari Kementerian Sosial berupa insentif bagi tenaga pengajar. “Nanti juga ada bantuan yang sifatnya insentif untuk tenaga pengajar dari Kementerian Sosial. Jadi kalau di total besarnya mencapai Rp 2,6 triliun,” jelasnya.
Bantuan untuk setiap pesantren jumlahnya bervariatif berkisar antara Rp 20 sampai 50 juta. Adapun tujuan dari bantuan itu untuk persiapan dibuka kembalinya kegiatan belajar mengajar (KBM).
“Karena memang pemerintah menganggap, di samping agar tidak menjadi pusat penularan Covid-19, kita yakinkan pesantren itu diatur dan dipersiapkan dengan baik biar lebih aman dibandingkan pendidikan diluar pesantren,” tuturnya.
Ma’ruf Amin mengungkapkan, alasan pemerintah memberikan perhatian terhadap pesantren karena pesantren berperan penting dalam mencerdaskan bangsa dan menyiapkan cikal bakal ulama.
Ia pun mengucapkan terimakasih terhadap para kyai yang telah bekerja keras mencerdaskan umat di lingkungan pesantren.
“Karena itu saya minta para kyai jangan berpangku tangan dan ikut pemerintah dalam menjaga umat dari bahaya Covid-19 dan keterpurukan ekonomi,” pungkasnya. (upi/t)
