Menkes Jangan Asal Lempar Tanggungjawab

  • Whatsapp

SUKABUMI – Kejadian Luar Biasa (KLB) Campak dan Gizi Buruk yang telah merenggut nyawa 26 orang anak di Kabupaten Asmat sejak empat bulan lalu, membuat berang anggota Komisi IX DPR RI Ribka Tjiptaning.

Dalam rilis yang diterima Radar Sukabumi.com, politisi PDIP ini menilai pada penanganan kasus itu pihak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) lebih terkesan melempar tanggungjawab. Padahal lembaga ini sebagai leading sector yang harus melakukan monitoring penanganan medis sejak kasus campak dan  gizi buruk mencuat di daerah tersebut.

Bacaan Lainnya

“Seharusnya kemenkes memonitor dalam hal penanganan medis sejak awal munculnya penyakit, bahkan harus memimpin saat terjadi kasus itu menjadi KLB), bukan malah berdalih otonomi khusus di Papua sehingga pemerintah daerah yang bertanggung jawab sendirian,” tegas Ribka Tjiptaning

Menurutnya, saat ini tidaklah tepat untuk berwacana karena masyarakat menunggu reaksi cepat pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.  Masalah klasik soal jauhnya jarak pemukiman dengan puskesmas seharusnya jadi evaluasi pemerintah di semua tingkatan. Terlebih lagi permasalahan tersebut sudah terjadi sejak era orde baru.

Teguran bahkan peringatan dari Komisi-IX DPR RI kepada Menteri Kesehatan soal ketersedian fasilitas kesehatan di daerah justru dianggap angin lalu. Tjiptaning mengatakan kondisi ini terjadi karena tidak adanya sanksi jika kesimpulan rapat kerja antara DPR RI dan Kementerian Kesehatan tidak dijalankan.

“ini sangat ironis, karena Presiden Jokowi menginginkan kabinetnya berani melakukan terobosan untuk memecahkan masalah yang sudah menahun. Sebagai Mitra Kerja Menteri Kesehatan,  saya menganggap Nila Moeloek gagal menjalankan tugasnya memberikan layanan dasar kesehatan,” tandasnya.

Dalam permasalahan ini, Presiden Jokowi harus menegur anak buahnya dan menginstruksikan langsung pada Gubernur Papua dan Bupati Asmat untuk melakukan tindakan darurat agar dapat mencegah bertambahnya korban jiwa.

“Duka saya untuk keluarga korban, semoga tidak berulang dan menjadi pelajaran berharga untuk semua pemangku kebijakan baik di Pusat maupun di daerah,” ungkapnya.  (*)

loading...

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *