Masuk Kawasan Karst, Peledakan Langgar UU

Pihaknya menilai, kecemasan warga terdampak harus mendapatkan perhatian yang serius dari seluruh stakehoalder. Khususnya, pemerintah terkait agar melakukan investigasi secara komprehensif mengenai apa yang diprotes dan dipersoalkan warga terkait praktek kegiatan yang terjadi lapangan.

“Warga pasti cemas dan ini harus menjadi pertimbangan pihak PT TSS. Seharusnya, mereka tidak menggunakan metode peledakan. Sebab, penambangan menggunakan manual saja, warga sudah banyak yang protes karena mengeluarkan suara bising dan getaran. Apalagi ini menggunakan bahan peledak,” tandasnya.

Bacaan Lainnya

Walhi Jawa Barat menilai, dalam proses perizinan peledakan tambang di Gunung Guha tersebut, tidak sesuai dengan prosedur. Sebab, pihak perusahaan melakukan perizinan tanpa melibatkan warga terdampak yang rumahnya berada di sekitaran lokasi tambang.

Untuk itu, ia berasumsi ada masalah dalam proses pembuatan Amdal di PT TSS. Sebab, apabila proses Amdalnya bener, penolakan akan dilakukan sejak pembuatan Amdal.

“Saya melihat hal ini, merupakan sebuah siasat pihak perusahaan agar Amdal yang dibuat PT TSS bisa cepat dan tidak mendapatkan penentangan dari warga. Tentunya hal ini adalah sebuah pelanggaran prosedur Amdal sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup,” beber Dadan.


Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *