Kronologi Dua Honorer BKSDA di Sukabumi Ditangkap, Diduga Pungli Retribusi Wisata

Pungli Retribusi Wisata Sukabumi

SUKABUMI – Keindahan gunung, rimba, laut, pantai dan sungai (Gurilaps) di Sukabumi memang menyimpan banyak cerita. Tak hanya soal keindahannya, segudang masalah juga sering menjadi bubu lain.

Terbaru, dua oknum pegawai honorer Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Jawa Barat ditangkap jajaran Polres Sukabumi. Keduanya diduga melakukan pungutan liar (pungli) ke wisatawan yang berkunjung di Taman Wisata Alam (TWA) Pesisir Pantai Sukawayana, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi.

Bacaan Lainnya

“Atas aduan masyarakat, pada hari Minggu (09/01/2022) lalu kami mengamankan dua orang saksi mitra/pegawai honorer BKSDA.

Keduanya diduga melakukan pungli kepada pengunjung pantai dengan cara memungut uang dengan dalih karcis masuk tempat wisata,” beber Dedy didampingi Kasat Reskrim Polres Sukabumi AKP Rizka Fadhila, saat pers release, di Mapolres Sukabumi.

Berkedok karcis Penghasilan Negara Bukan Pajak (PNBP), keduanya melakukan pungli dengan besaran perorangan sebesar Rp 7.500, kendaraan roda dua Rp 7.500 dan untuk kendaraan roda empat Rp 15 ribu.

“Tapi, para pengunjung tidak diberikan karcis PNBP yang sudah ditetapkan BKSDA Jabar. Untuk saat ini, keduanya masih kami periksa sebagai saksi,” tambahnya.

Hasil pungutan tersebut, lalu diberikan atau dibagi-bagi kepada mitra atau pegawai BKSDA honorer atas kebijakan penanggung jawab pengelola PNBP Rayon III. Dilihat dari ketentuan, sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2014, tentang jenis dan tarif atas PNBP yang berlaku pada Kementerian Kehutanan, diatur untuk karcis masuk pengunjung umum di Rayon III, yakni di TWA Pantai Sukawayana, TWA Pantai Katapang Condong, dan TWA Pantai Istiomah, per orang/ per hari sebesar Rp. 5.000.

“Untuk karcis masuk kendaraan darat sekali masuk per unit atau perhari antara lain, kendaraan roda dua Rp 5.000, kendaraan roda empat Rp 10 ribu, kendaraan roda 6 atau lebih Rp 50 ribu, sepeda Rp 2.000, dan kuda Rp 1.500,” ungkap Dedy.

Ia menegaskan, pihaknya masih melakukan pendalam, apakah penarikan retribusi ini memang ada perintah dari atas, atau hanya oknum karena yang menariknya itu mitra kerja, bukan orang dari Kehutanan.

“Kami masih mendalami lagi. Ini baru lidik awal, mohon doanya kalau memang ini terbukti pungli dan ada tindak pidana, kita naikin lidik ke sidik.

Masyarakat Sukabumi sudah susah, ini malah ada penarikan retribusi yang harus ditertibkan, jadi jangan dibuat susah kalau ada retribusi yang gak jelas ini,” ucap Dedy geram.

Menurut Dedy, untuk sementara masih proses lidik, pihaknya akan sesuaikan antara jumlah yang beredar dengan jumlah aktivitas sehari-hari di pantai tersebut, karena pada dasarnya tiket di sini peruntukannya adalah PNBP. “Jadi kita memerlukan tahapan tahapan yang lebih ekstra teliti,” tandasnya.

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *