“Iya termasuk kami juga akan memintai keterangan Sekda sebagai kapasitasnya penanggung jawab tikor BPNT,” tukasnya.
Dalam kasus itu, estimasi kerugian negara mencapai Rp 3,9 miliar. Persoalan ini pun mencuat karena ditengarai dalam penyaluran beras BPNT ini tak sesuai mekanisme. Dimana seharusnya kualitas yang diberikan merupakan beras premium, kenyataannya kualitas medium.
Harga beras yang ditentukan sebesar Rp 11 ribu per kilogramnya, kenyataan yang diterima berbeda, yakni dengan kualitas beras seharga Rp 9,2 ribu. (bam/t)
