“Kabupaten Sukabumi itu sudah memiliki Perda nomor 2 2021 tentang cadangan dana pemilihan kepala daerah sukabumi utara, artinya ini adalah bukti kongkrit dari pemerintah,” sebutnya.
Disinggung apakah pendemi covid-19 berdampak terhadap pemekaran, Bayu menyebut amat berdampak. Karena memang seharusnya pemerintah pusat mengundangkan peraturan pemerintah tentang penataan daerah sebagai keran awal dibukanya moratorium pemekaran daerah.
“Jelas berdampak, karena memang seharusnya PP penataan daerah itu diundangakan tahun ini, tetapi karena pandemi sehingga pemerintah fokus pada penanganan wabah ini,” tandasnya. (upi/t)
