SUKABUMI,RADARSUKABUMI – Kepala Bidang (Kabid) Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi, Agus Muharam membuat kecewa para aktivis dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Sukabumi.
Kekecewaan ini setelah pengganti Iyus Yusup Hilmi itu menyatakan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Cisalak, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar tidak bisa diperbaiki karena siswanya sangat sedikit.
Para mahasiswa ini pun kembali berjanji akan mendemo Dinas Pendidikan walam waktu dekat.
“Kami kecewa kepada Kabid Pendas yang menyatakan SDN Cisalak tidak masuk pada kriteria pembangunan dengan dalih siswa yang sedikit.
Alasan ini bagi kami tidak rasional dengan fakta di lapangan,” ujar Ketua Umum GMNI Cabang Sukabumi, Abdullah Masyhudi kepada Radar Sukabumi, kemarin (7/5).
Abdullah menyebutkan, saat ini SD Negeri yang bangunannya ‘butut’ itu digunakan oleh 98 siswa untuk menimba ilmu.
Sesuai dengan amanat Undang-undang, sudah seharusnya pemerintah menjamin dan menyediakan tempat yang laik bagi siswa supaya proses kegiatan belajar mengajar berjalan dengan nyaman. “Kondisi hari SDN itu banyak genting yang bocor dan kayunya sudah lapuk dan nyaris ambruk.
Masa dibilang tidak layak dan tidak masuk kriteria, aneh ini tentunya,” imbuhnya.
Menurut Abdullah, selama ini SD Negeri Cisalak itu sudah banyak melahirkan siswa-siswa yang berprestasi hingga mengharumkan nama daerah Kabupaten Sukabumi.
Namun dengan sikap enteng Dinas Pendidikan yang menyatakan tidak layak dan masuk kategori pembangunan, membuat ia dan wali murid kecewa. “Kami kecewa denga pernyataan itu.
Ini menjadi bukti, di wilayah Kabupaten Sukabumi infrastruktur pendidikan masih kurang dan tidak merata.
Sehingga tak heran bila kualitas pendidikan di daerah kita ini tidak sesuai dengan apa yang diharapkan,” tegasnya
Sementara itu, ketika wartawan koran ini mendatangi Kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi untuk konfirmasi, di Jalan Raya Pelabuhan II, Desa Cimanggu, Kecamatan Cikembar terkait persoalan tersebut, para pejabat dinas ini sedang tidak ada di lokasi.
“Maaf, Pak Kadis, Pak Sekdis dan Pak Kabidnya sedang tidak ada di kantor,” singkat seorang security yang namanya enggan dikorankan di pintu masuk kantor Dinas Pendidikan Kabupaten Sukabumi.
Seperti diberitakan sebelumnya, peringatan Hari Pendidikan Nasional (Hardiknas) tingkat Kabupaten Sukabumi pada beberapa waktu lalu diwarnai aksi unjuk rasa puluhan mahasiswa dari GMNI.
Mereka menilai, Disdik tak baik dalam mengelola anggaran. Sehingga pelayanan pendidikan tidak maksimal.
Berdasarkan pantauan Radar Sukabumi, dalam orasinya mereka membawa spanduk yang bertulisan kecaman seperti ‘Stop Kapitalisasi Pendidikan’, masukan pendidikan ideologi Pancasila dalam kurikulum mata pelajaran wajib dan lainnya.
Mereka juga menyampaikan empat tuntutan yakni transparansi alokasi anggaran pendidikan, pemerataan pembangunan sarana dan prasarana pendidikan, pemerintah agar melakukan evaluasi kurikulum pendidikan dan menolak kapitalisasi pendidikan.
Sekertaris Disdik Kabupaten Sukabumi, Tubagus Wahid Ansor mengatakan, pihaknya menyambut baik aksi unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa GMNI Sukabumi ini.
Terlebih lagi, mahasiswa merupakan bagian dari kontrol pemerintah.
“Soal anggaran kita sudah transparan dan tertera dalam DPA.
Tentunya, siapa pun bisa mengontrol baik masyarakat maupun mahasiswa.
Sementara kaitan dengan pemerataan pembangunan, terutama pembangunan di sekolah dasar, sebenarnya keinginannya kita bangunan sekolah itu baik.
Tetapi kita sesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah yang bersumber dari APBD dan dari DAK. Untuk itu, pada Mei 2019 kita akan memperbaiki sebanyak 200 lokal kelas,” katanya.
Sedangkan tuntutan mengenai pemerintah agar mengevaluasi kurikulum, Disdik Kabupaten Sukabumi mengaku tak bisa merubah kurikulum. Karena kapasitasnya merupakan kewenangan pemerintah pusat.
“Untuk soal kapitalisasi pendidikan, mereka mengatakan masih banyak pungutan kepada masyarakat. Saya tegaskan tidak ada.
Karena, kalau sekolahnya negeri maka sudah dicover semuanya oleh pemerintah melaui dana BOS, DAK, APBD dan APBN,” tandasnya.
Untuk itu, pihaknya meminta kepada mahasiswa agar memberikan data yang valid.
Seperti sekolah mana yang memungut biaya kepada warga.
“Namun mereka tidak bisa memberikan bukti. Untuk itu, kami meminta secara tertulis mengenai datanya.
Agar kita bisa menindak tegas sekolah tersebut,” imbuhnya.
Sementara untuk pemerataan guru, pihaknya mengakui bahwa pendidikan di Kabupaten Sukabumi masih kekurangan tenaga pengajar.
Namun mayoritas hal ini terjadi di lingkungan pendidikan sekolah dasar.
“Kita kekurangan guru sekitar 4.000 guru untuk sekolah dasar saja,” timpalnya.
Terkait persolan kondisi bangunan SDN Cisalak, Desa Sukamaju, Kecamatan Cikembar, Disdik Kabupaten Sukabumi berencana akan melakukan peninjauan ke lokasi sekolah .
“Kami sudah instruksikan kepada petugas Sarpras SD untuk mengecek lokasi bangunan sekolah.
Kita akan buktikan kebenarannya.
Kalau bangunannya memang rusak, kita akan ajukan untuk diprioritaskan pembangunannya melalui APBD Kabupaten Sukabumi,”
pungkasnya. (den/t)
