BERITA UTAMAKABUPATEN SUKABUMI

Honorer Sukabumi Galau

SUKABUMI – Rencana penghapusan secara menyeluruh tenaga kerja honorer di lingkungan pemerintah pusat maupun daerah, mendapat beragam tanggapan. Apalagi, informasi itu membuat para honorer atau Tenaga Harian Lepas (THL) di Kota dan Kabupaten Sukabumi merasa khawatir dengan nasib mereka kedepannya.

Salah satunya, dari Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Jawa Barat. Pihaknya menyayangkan rencana tersebut. Khususnya dilungkungan pendidikan. Pasanya, jika tidak ada guru honorer maka sekolah akan lumpuh.

Wakil Ketua PGRI Jawa Barat, Endang Djakatela mengatakan, keberadaan guru honor ini sangat membantu. Lantaran, honorer hadir untuk menjawab kekurangan guru sehingga proses pembelajaran bisa berjalan.

“Saat ini, jumlah tenaga honorer di Kabupaten Sukabumi tercatat lebih dari 6.000 orang. Sementara, di Jabar tidak kurang dari 100 ribu orang. Kalau dihapuskan, sama dengan melumpuhkan proses pendidikan,” kata Endang kepada Radar Sukabumi,  (23/1).

Menikapi hal tersebut, lanjut Endang, PGRI sudah berupaya menyampaikan kondisi melalui DPR RI. Solusinya, pemerintah harus mengangkat menjadi guru PNS. Dan bagi guru honor yang tidak mungkin diangkat karena faktor usia, dapat dijadikan tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K) yang statusnya jelas.

“Semua itu sudah disampaikan oleh anggota DPR RI Pak Muraz pada saat dengar pendapat dengan,” ucapnya.
Endang mengungkapkan, sampai saat ini masih banyak kekurangan guru terutama di daerah. Karena itu, sepanjang tidak ada solusi untuk menjawab kekurangan guru, maka pendidikan tidak akan berjalan degan baik.

Loading...

“Kehadiran guru diruang kelas adalah sebuah keniscayaan. Maka, pemerintah harus memahami kondisi itu. Untuk rencana penghapusan tenaga honorer, sampai saat ini belum ada kepastian. Bahkan sedang diperjuangkan nasibnya oleh legislatif,” ungkapnya.

Karena pentingnya kehadiran tenaga honorer ini, sambung Endang, pemerintah harus memberikan kesejahteraan khususnya memberikan status yang jelas. “Kami harap, agar guru honor diperhatikan terutama statusnya harus jelas,” pinta Endang.

Dikonfirmasi terpisah, Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Kabupaten Sukabumi, Masykur Alawi menuturkan, dalam PP nomor 49 tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja pemerintah masih memberikan kesempatan sampai dengan lima tahun kedepan setelah PP diundangkan masih bisa mengelola pegawai non ASN.

“Itu berarti sampai tahun 2023. Namun kami dari PPNI sudah mengambil sikap dengan terus mensosialisasikan PP ini. Sehingga semuanya terpapar dan bisa mempersiapkan diri,” paparnya.

Kendati demikian, PPNI bakal mengambil sikap kepada pemerintah untuk merevisi UU ASN dan PP nomor 49 tahun 2018 ini mengingat nasib honorer saat ini berjumlah sebanyak 1000 orang.

“Kami menuntut di revisi itu untuk mengangkat honorer saat ini menjadi P3K. Jika tidak ada revisi UUD ASN dan PP nomor 49 tahun 2018, dampaknya honorer dirumahkan. Makanya revisi PP nomor 49 tahun 2018 ini harga mati,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Pegawai Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Sukabumi, Wasria mengaku, hingga saat ini pihaknya belum menerima informasi terkait rencana penghapusan tenaga honorer tersebut.

“Sejauh ini belum ada informasinya. Sedangkan untuk jumlah tenaga honorer kami tidak mendatanya. Data tersebut, ada dimasing-masing OPD baik jumlah maupun besarannya. Termasuk Tenga Harian Lepas (THL) ada yang pindah dan keluar OPD,” singkatnya.

Kepala Bidang Kepegawain Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Sukabumi, Taufik Hidayah mengaku, kalau informasi itu belum dipayungi dengan aturan. Sehingga, pihaknya belum mengetahui langkah yang harus dipersiapkan. ” Belum sampai kedaerah. Belum dapat kabar apa-apa,” ujarnya.

Sementara itu, di Kota Sukabumi jumlah THL sebanyak 973 orang. THL tersebar ada di seluruh unit kerja yang ada di Pemkot Sukabumi. “Yang paling dominan itu tenaga pendidik dan tenaga kesehatan. Tapi semua tersebar,” katanya.

Diakui Taufik, data THL itu bersifat dinamis. Artinya, data tersebut pasti berubah setiap waktu, lantaran THL itu masa kontraknya 1 tahun.

“Misalnya, dalam surat tugasnya itu, tanggal 2 Februari 2020 sampai 29 Januari 2021. Ketika sudah memasuki Februari 2021, mereka sudah diperpanjang, itupun kalau masih dibutuhkan lagi. Belum lagi ada yang pindah ditengah jalan karena memilih pekerjaan lain. Belum lagi ikut suaminya pindah kerja ke daerah lain,” bebernya.

Selain itu, kata Taufik ada juga yang disebut dengan Tenaga Kerja Sukarelawan (TKS) yang diangkat oleh sekolah atau pun unit kerja. Sehingga, itu tidak dibebankan kepada pemerintah daerah.

“TKS itu ada di unit kerja masing-masing dan itu bukan berada di ranah kami. Meskipun, kami sudah menghimbau untuk tidak merekrut TKS, kalau ada yang kosong bisa berkoordinasi dengan BKPSDM,” jelasnya.

Dijelaskan Taufik, munculnya THL dan TKS itu merupakan efek dari moratorium PNS selama 7 tahun. Dimana, unit kerja atau SKPD mengalami kekurangan tenaga PNS sementara organisasi atau unit kerja harus berjalan.

“Maka dari itu, terpaksa pihak pemerintah mengangkat THL. Pengisian posisi yang memang sangat urgen. Ketika unit kerja banyak kebutuhannya akhirnya direktut,” katanya. (bam/bal)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Back to top button