Harga Beras di Sukabumi Meroket, Mahasiswa Ngabret

BEM Fakultas Pertanian UMMI
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Fakultas Pertanian UMMI, menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Sukabumi dan DPRD Kota Sukabumi, Kamis (29/2).

SUKABUMI– Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Pertanian Universitas Muhammadiyah Sukabumi (UMMI), menggelar aksi unjuk rasa di Balai Kota Sukabumi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Sukabumi, Kamis (29/2).

Dalam aksinya, massa menuntut persoalan harga beras yang kian tinggi, kebijakan pemerintah impor beras saat petani masuk masa panen hingga menuntut agar satgas turun tangan mengusut mafia pangan.

Bacaan Lainnya

Ketua BEM Fakultas Pertanian UMMI Diki Agustina menjelaskan, saat ini harga beras di pasar tradisional Kota Sukabumi misalnya, tembus diharga mulai Rp16 ribu sampai Rp17 ribu per kilogram.

Sementara berdasarkan peraturan badan pangan nasional (BAPANAS) No 7/2023 untuk zona 1, harga eceran tertinggi (HET) beras berlaku sejak Maret 2023 Rp10.900 per kilogram untuk medium, sedangkan beras premium Rp13.900 per kilogram.

“Dampak dari kenaikan beras ini sangat terasa, yang paling merasakan adalah masyarakat menengah ke bawah, karena mereka harus mengeluarkan uang lebih untuk membeli beras,” jelas Diki kepada wartawan, Kamis (29/2).

Menurutnya, kenaikan tersebut bukan hanya terjadi pada beras saja. Namun, bahan pangan lainnya juga merangkak naik. Karena itu, ketersediaan dan keterjangkauan pangan di Sukabumi perlu diperhatikan supaya masyarakat masih bisa mendapatkan harga beras yang terjangkau dan ketersediaanya harus di pastikan.

“Kami menilai, kenaikan harga beras bukan hanya disebabkan iklim saja. Tetapi, pemerintah terlalu ugal-ugalan mendistribusikan bantuan sosial (Bansos) beras yang tidak sesuai jadwal dan peruntukannya,” bebernya.

Lanjut Diki, krisis beras sudah terjadi sejak tahun lalu akibat iklim dan masalah pertanian. Karena sudah mendekati bulan Ramadan, dan ini bisa menjadi momentum mafia pangan untuk kepentingan pribadi. “Impor ini bukan impor kebutuhan masyarakat tapi segelintir orang,” tegasnya.

Sebab itu, mahasiswa mendesak Satgas Pangan untuk turun tangan mengusut tuntas atas kenaikan beras. Termasuk, pemerintah harus segera menuntaskan persoalan pertanian di negeri agraris ini.

“Kami mendesak agar satgas pangan tidak mencla-mencle dalam mengusut dan memberantas mafia pangan. Mendesak pemerintah untuk bisa mengontrol harga pangan dan bahan pokok menjelang Ramadan,” bebernya.

Menanggapi hal itu, Wakil Ketua DPRD Kota Sukabumi Jona Arizona mengungkapkan, DPRD telah melakukan langkah strategis bersama Pemkot Sukabumi untuk menanggulangi permasalahan harga beras naik.

“Kebijakan dari Pemda yang pertama, yang dilakukan pemerintah daerah sudah melaksanakan operasi pasar murah di 7 kecamatan yang ada di Kota Sukabumi. Bekerja sama dengan Bulog mendistribusikan SPHP,” ungkapnya.

Ia menambahkan, beras yang di pasaran dijual dengan harga Rp16 sampai Rp17 ribu dapat dibeli dengan merk SPHP oleh masyarakat dengan harga Rp10.600 per kilogram atau Rp53 ribu per 5 kilogram.

“Jadi pasokan yang didistribusikan, disebar di tujuh kecamatan tiap hari tidak kurang dari empat ton. Itu salah satu upaya dan kami tetap mendorong agar upaya itu ditingkatkan, agar seluruh masyarakat bisa membeli beras SPHP dan bisa menekan harga di pasaran,” tambahnya.

Disinggung soal kebijakan impor beras, Jona menerangkan, kebijakan tersebut diambil oleh pemerintah pusat. Mulanya pemerintah mengalokasikan 2 juta ton impor beras dan bertambah 1,6 juta ton sehingga total 3,6 juta ton.

“Masa panen Maret, April dan Mei, Juni itu untuk dinikmati di semester kedua oleh masyarakat sehingga pemerintah mengamankan pasokan beras. Kami menjamin dengan Pemda, cadangan stok pasokan beras untuk 3-4 bulan itu aman dengan membagikan SPHP hanya Rp53 ribu per 5 kg, jauh bisa ditekan dari harga di pasaran Rp17 ribu per kilogram,” tukasnya. (Bam)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *