Fenomena PHK Massal di Sukabumi

PHK Massal Sukabumi

SUKABUMI – Fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) secara massal bagi buruh di Sukabumi mendapat sorotan oleh pemerintah pusat. Menteri Perindustrian Republik Indonesia (Kemenperin) RI, Agus Gumiwang Kartasasmita mengatakan, PHK massal terhadap karyawan pabrik yang mayoritas pada sektor padat karya atau garment terjadi karena dampak resisi ekonomi global.

“Kita berharap bahwa perusahaan- perusahaan itu tdak melakukan perumahan atau PHK,” kata Agus Guminwang Kartasasmita saat menghadiri pelantikan Majelis Dakwah Islam(MDI) Provinsi Jabar Periode 2022/2027 di Ponpes Salafi Terpadu Darussyifa Al-Fitroh Peruguruan Islam Yaspida Sukabumi, Jalan Raya Keramat – Cipetir, Kecamatan Kadudampit, Sabtu (05/11).

Bacaan Lainnya

Agus mengaku memahami kondisi tersebut. Bahwa saat ini ada tekanan terhadap ekonomi global. Sehingga mempengaruhi pasar atau market global. Khususnya negara dari eropa yang merupakan negara tujuan ekspor Indonesia pada perusahaanmn sektor padat karya.

“Negara bagian eropa itu, dimana produknya menjadi primadona ekspor kita. Nah, sekarang terganggu akibat resisi ekonomi global,” paparnya.

Sebab itu, lanjut Agus, pemerintah pusat mengaku harus mencari cara lain misalnya dengan cara penguatan dari domestik market.“ Kedua kita harus bisa melakukan efisiensi, melalui digitalisasi. Sehingga kita mengharapkan tidak ada perumahan atau PHK terhadap para buruh,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPK Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) Kabupaten Sukabumi, Sudarno Rais mengatakan, gelombang PHK pada buruh pabrik garment di Kabupaten Sukabumi masih terus berlangsung.

“Bahkan, dari data yang tercatat oleh DPK APINDO Kabupaten Sukabumi, per Oktober 2022 ada 19.066 orang karyawan dari 28 perusahaan di wilayah Kabupaten Sukabumi yang telah kehilangan pekerjaan karena PHK atau berakhir Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yang tidak diperpanjang,” ungkap Sudarno.

Data tersebut, sambung Sudarno, tidak termasuk terjadinya PHK di perusahaan yang tidak menjadi anggota APINDO Kabupaten Sukabumi.

Menurutnya, berdasarkan data sementara bahwa jumlah total perusahaan yang tercatat sebagai anggota DPK APINDO Kabupaten Sukabumi ini, terdapat 72 perusahaan. Dari jumlah puluhan perusahaan tersebut, hanya 35 perusahaan yang bergerak dalam bidang sektor padat karya atau garment.

“Untuk itu, hampir 50 persen lebih perusahaan yang terdata di APINDO Kabupaten Sukabumi telah terkena dampak dari resisi ekonomi global,” bebernya.

Pihaknya menambahkan, saat ini yang menjadi kesulitan bagi APINDO Kabupaten Sukabumi di sektor industri padat karya mengalami penurunan order 20 sampai 50 persen. Kemudian dampaknya adalah aktivitas produksi berkurang 20 sampai 50 persen. Sehingga banyak industri padat karya yang melakukan pengurangan banyak karyawan.

“Seperti melakukan PHK karyawan yang diakibatkan karena Perjanjian Kerja Waktu Tertentu berakhir atau tidak diperpanjang,” timpalnya.

Selain itu, Sudarno juga menyampaikan permintaan kepada pemerintah pusat, Gubernur Jawa Barat dan Bupati Sukabumi dalam mengambil dan menetapkan kebijakan strategis supaya dapat memberikan perlindungan untuk perkembangan dan keberlangsungan. Khususnya pada sektor industri padat karya.

“Iya, karena sudah jelas akan mampumenyerapbanyaktenaga kerja,” pungkasnya. (Den/t)

Pos terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *