Sementara itu, Kepala UPTD Pengelolaan Jalan dan Jembatan Wilayah Pelayanan II Sukabumi pada Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang (BMPR) Provinsi Jawa Barat, Andi Nugroho mengatakan, pihaknya telah menyambut baik aksi yang dilakukan oleh warga Pajampangan itu. Saat melakukan audensi, ia mengklaim jalan rusak yang diprotes warga Pajampangan itu, akan diperbaiki dengan skala prioritas pada tahun anggaran 2024-2025.
“Kalau di tahun prioritas 2024-2025 itu, kita akan perhatikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang rutin. Tapi untuk penuntasannya nanti di 2024. Tahun sebelumnya, pada 2023 itu pemeliharaan rutin. Jadi, nanti di tahun 2024 rencananya rekonstruksi jalan,” katanya.
Ketika disinggung mengenai berapa panjang jalan milik pemerintah Provinsi Jawa Barat yang mengalami kerusakan, khsususnya di wilayah Pajampangan. Andi menjawab, luas jalan yang mengalami kerusakan parah di daerah Pajampangan ini, diperkirakan mencapai 12 kilometer.
“Jadi, belasan kilometer yang mengalami kerusakan di wilayah Pajampangan itu, statusnya sudah habis masa layanannya. Makanya, jalan itu harus dilakukan rekonstruksi jalan,” tandasnya.
Ruas jalan yang diprotes warga Pajampangan ini, harus dilakukan rekonstruksi jalan. Karena, hampir semua jalan di wilayah tersebut, kendalanya saat ini sudah habis masa layanannya dan tidak bisa hanya dilakukan secara perawatan berkala saja.
“Insya Allah, nanti di tahun 2024 yah pekerjaannya. Sementara, untuk pembangunannya mungkin ada pengecoran beton dan ada juga perbaikan pondasi, hotmix. Jadi, nanti kita lihat dulu kontruksi tanahnya,” pungkasnya. (Den)
