Menurut Marwan, pengelolaan sumber daya alam di Sukabumi harus dimanfaatkan untuk kemakmuran rakyat, bukan untuk memakmurkan segelintir golongan masyarakat atau pun perusahaan, terlebih jika dikuasai orang atau perusahaan asing.
“Jangan biarkan tanah kita dikuasai orang asing,” tegas Ketua DPD Partai Golkar Kabupaten Sukabumi ini.
Sementara itu, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Sekolah Tinggi Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Widyapuri Mandiri (STISIP WPM) Palabuhanratu, Sukabumi, Ramadiansyah berharap, Pemerintah Kabupaten Sukabumi agar konsisten mewujudkan Sukabumi lebih baik, mandiri dan religius sesuai visi-misinya.
“Kami berharap ada sebuah konsistensi dari pemerintah daerah dalam mewujudkan visi-misinya,” timpalnya.
Ia menilai, jika penguasaan lahan-lahan di Sukabumi sudah didominasi orang asing, tentu sulit mewujudkan daerah menjadi daerah yang mandiri.
Sehingga ia mendesak, pemerintah agar tetap melindungi tanah dan legalitasnya atas nama rakyat. “Kami apresiasi jika Pak Bupati menjaga komitmennya.
Di Indonesia sudah terbukti, para pengusaha negara asing itu meninggalkan kehancuran ekologi, kemudian polusi. Pengusaha negara asing telah banyak menguasai sumber daya alam Indonesia dibawa keluar, sedangkan negara Indonesia sebagai penonton saja,” tukasnya. (ryl)
