PMII mendesak Wali Kota menyampaikan permintaan maaf terbuka dan mendorong DPRD membentuk Panitia Khusus (Pansus) untuk investigasi lebih lanjut. “Kami akan terus mengawal isu ini dan siap melakukan aksi lanjutan jika tidak ada langkah tegas,” tegas Bahrul.
PMII juga menyerukan kepada masyarakat, tokoh agama, dan organisasi kemasyarakatan untuk bersama menjaga marwah demokrasi lokal. Mereka meminta Gubernur Jawa Barat dan Kementerian Dalam Negeri mengevaluasi kepemimpinan Wali Kota demi terciptanya pemerintahan yang bermartabat.
“Pemimpin adalah panutan, bukan sumber konflik. Pernyataan ini kami sampaikan sebagai bentuk kepedulian terhadap moralitas publik dan integritas kepemimpinan daerah,” tutup Bahrul.(bam/d)
