CIKEMBAR – Puluhan sopir truk yang tergabung dalam komunitas lintas wilayah Sukabumi Ngahiji, menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Sukabumi, Desa Sukamulya, Kecamatan Cikembar pada Selasa (24/06).
Aksi ini merupakan bentuk penolakan terhadap rencana penerapan Undang-Undang Zero Over Dimensi Over Load (ODOL) yang rencananya akan mulai diberlakukan secara penuh pada Juli dan Agustus 2025.
Koordinator aksi, Windi Wisana mengatakan, bahwa tuntutan para sopir lebih difokuskan pada kejelasan hukum dan perlindungan terhadap pengemudi, terutama dalam aspek keadilan dan tanggung jawab atas pelanggaran.
“Yang kami inginkan adalah kesetaraan hukum dan kejelasan bagi pengemudi. Karena isu UU ODOL ini menyebutkan hukuman bisa sampai penjara 2 bulan bagi pelanggaran overload. Padahal yang membuat kendaraan over dimensi adalah pemilik atau penyedia jasa angkutan, bukan sopir,” kata Windi.
Menurutnya, para pengemudi merasa tertekan karena risiko hukum hanya dibebankan kepada mereka, sementara pengusaha tetap aman di rumah. Padahal, sebagian besar sopir hanya mengendarai kendaraan yang sudah dimodifikasi oleh pemilik dan terpaksa membawa muatan lebih demi memenuhi kebutuhan hidup.
“Yang kami bawa juga tidak besar, hanya colt diesel. Kami tidak menambah dimensi kendaraan, hanya overload karena kebutuhan muatan. Tapi hukumannya tetap menimpa sopir, bukan pengusaha. Ini yang kami anggap tidak adil,” ujarnya.
Dalam aksi tersebut, para sopir juga mengusulkan sejumlah poin, termasuk penggunaan alat bantu seperti ajuk demi keamanan muatan. Mereka mengapresiasi respons dari Kepala Dishub Kabupaten Sukabumi, Budianto, yang bersedia menampung aspirasi mereka dan membawa usulan tersebut ke tingkat provinsi.
“Alhamdulillah, Pak Kadis dan kepolisian sudah menjawab aspirasi kami. Sampai saat ini di Sukabumi maupun Jabar belum ada penindakan ODOL, masih tahap sosialisasi. Mudah-mudahan aspirasi kami bisa diperjuangkan dan diterima,” tambah Windi.
